Dukung Pembangunan PSN, AHY Pastikan Tanahnya "Clean and Clear"

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam rangka mendukung pengembangan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN), Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan tanah yang akan digunakan harus berstatus clean and clear.

Hal tersebut AHY sampaikan usai menghadiri Rapat Internal Percepatan Proyek Strategis Nasional yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Senin (18/3/2024).

Menurut laporan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, terdapat 41 PSN ditargetkan akan selesai pada tahun 2024.

Untuk Februari sampai Maret, 5 proyek akan selesai. Kemudian mulai April sampai September 2024 ada 24 proyek ditargetkan selesai. Untuk periode Oktober sampai dengan Desember 2024, ada 12 PSN yang ditargetkan rampung. 

Baca juga: 19 PSN Bendungan dari Sabang-Merauke Rampung Tahun 2024

Dari 36 proyek periode April hingga Desember, terdapat berbagai isu yang dilaporkan terutama terkait pengadaan tanah dan tata ruang.

Karena itu, Airlangga berharap ada dukungan dari seluruh stakeholder, termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

"Ini dibahas tadi, hingga akhir 2024 dibutuhkan dukungan dari seluruh stakeholder," kata Airlangga.

Sehubungan dengan itu, AHY menjelaskan bahwa dukungan Kementerian ATR/BPN di antaranya dari pengadaan tanah yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan PSN.

Baca juga: 5 Proyek Tol Trans-Sumatera Dicoret dari PSN

"Yang jelas prinsipnya adalah bagaimana kita ingin pembangunan PSN ini berjalan dengan lancar, progresif, lebih cepat, lebih bagus," jelasnya.

Dalam prosesnya, AHY juga memastikan bahwa pengadaan tanah untuk lokasi PSN tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

“Karena itu, seluruh tanah yang akan digunakan harus berstatus clean and clear,” tegasnya.

Untuk memastikan hal tersebut, diperlukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dengan memperhatikan aturan yang berlaku.

Terlebih cukup banyak masalah yang akan dihadapi saat berhadapan dengan masyarakat secara langsung di lapangan.

"Ada masyarakat yang masih ada di lokasi tersebut, sedang berada atau tinggal, termasuk juga punya kehidupan, bekerja, bertani, berkebun, di lokasi-lokasi yang dijadikan lokasi PSN. Oleh karena itu, kami juga harus meyakinkan terlebih dahulu sebelum bisa mengeluarkan sertifikat apa pun, statusnya harus jelas dulu," tandas AHY.