AHY Pimpin Rapat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor BPN Kuningan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berkunjung ke Kantor Kementerian ATR/BPN Kuningan, Jakarta, Rabu (17/4/2024).

“Jadi, saya bersama Wamen, Sekjen, dan para pejabat yang ada di Kementerian ATR/BPN, pagi hari ini, spesial berkunjung sekaligus saya ingin memimpin rapat, termasuk juga menyapa para pegawai di Direktorat Jenderal Survei Pemetaaan Pertanahan dan Ruang,” katanya saat berkunjung.

AHY berharap, momentum tersebut bisa menjadi tradisi yang baik untuk sehari-hari, baik rapat terbatas maupun kunjungan kerja (kunker) tanpa persiapan khusus.

Baca juga: Akhir Kepemimpinan Jokowi, AHY Fokus Sertifikasi Tanah dan Berantas Mafia

“Saya bersama dengan yang lain ingin lebih dekat dengan seluruh jajaran. Jadi, tidak hanya yang berlokasi di Gedung Sisingamangaraja, baik gedung depan maupun belakang Raden Patah, karena kami punya kantor lainnya yang jelas di Sabang, itu ada Inspektorat Jenderal dan ada dua Direktorat Jenderal, dan di sini ada satu di Kuningan,” tambahnya.

Menurut AHY, dirinya sebagai menteri sering datang dan berkunjung membahas berbagai isu dan belajar masalah.

"Karena saya paling senang itu mendengarkan langsung dari para pejabat yang mengawal isu-isu tersebut,” katanya.

Dengan begitu, dirinya akan lebih cepat memahami persoalan terkait pertanahan dan tata ruang, serta sigap mengambil keputusan.

Dalam rapat bersama jajaran Kementerian ATR/BPN itu dibahas pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dan tata ruang.

AHY optimistis dapat mencapai target 104 Kabupaten/Kota Lengkap se-Indonesia tahun ini.

“Kalau dilihat baru 15 (Kota/Kabupaten Lengkap), tetapi sesungguhnya begini, yang lainnya on-progress (sedang berjalan). Ada yang 70 persen, 80 persen, 90 persen, ada yang tinggal sedikit lagi. Artinya, sesuai dengan timeline kita optimistis,” tegas AHY.

AHY menambahkan, memang pada awal tahun waktunya lebih lama dalam penyelesaian target 104 Kota/Kabupaten Lengkap karena ada masalah administrasi maupun persiapan.