Menakar Prospek Alam Sutera Usai Mahkota Ibu Kota Lepas dari Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Status Ibu Kota Negara resmi lepas dari Jakarta setelah Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) disahkan pada 28 Maret 2024 lalu.

Daerah Khusus Jakarta atau DKJ akan menjadi sebutan baru yang akan disandang Jakarta ke
depannya.

Praktisi Perkotaan dan Properti yang juga Ketua Badan Kejuruan Teknik Kewilayahan dan Perkotaan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Soelaeman Soemawinata menyebutkan setelah tidak lagi menjadi ibu kota, Jakarta disiapkan menjadi kota global dan pusat pertumbuhan ekonomi nasional.

Tetapi untuk menjadi kota global, Jakarta harus mampu meningkatkan daya saingnya sebagai pusat finansial dan investasi dunia.

Baca juga: Rumah di Tangerang Paling Banyak Dicari Calon Pembeli

Menurut Eman, sapaan akrabnya, secara teori ada delapan syarat yang harus dipenuhi Jakarta untuk menuju kota global. 

Saat ini yang sudah terpenuhi baru tiga yaitu populasi yang besar, adanya perusahaan multinasional dan dominasi ekonomi nasional.

"Yang lainnya belum, dan itu menjadi tugas yang harus dipenuhi ke depan termasuk oleh Dewan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekpunjur,” ujar Eman saat Elevee Media Talk bertajuk “Peran Baru Kota Jakarta dan Prospek Properti di Barat Jakarta” di Tangerang, Senin (29/4/2024).

Lima syarat yang belum dipenuhi Jakarta sebagai kota global yaitu terkait belum seragamnya pembangunan di Jakarta (Hi Degree of Urban Development), dan unsur significant and globalized financial sector tidak ada.

Selanjutnya unsur well developed transportation infrastructure yang kurang maksimal dan rumit, serta globally influential output of ideas; innovations, or cultural products.

Baca juga: Perumahan Terjangkau Kota Tangerang Selatan, Harga Termurah di Bawah Rp 291 Juta

Dia menambahkan, karena Indonesia hanya memindahkan pusat pemerintahan (ibu kota) dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, maka posisi Jakarta akan tetap strategis terlebih karena berperan sebagai kota global.

Sebagai kota terbesar di Indonesia, peran Jakarta akan tetap eksis karena terdapat banyak institusi keuangan dan kantor pusat perusahaan multinasional.

“Jakarta tidak akan lumpuh kecuali semuanya dipindahkan (bukan hanya pusat pemerintahan),” ungkap Eman.

Disebutkan, perpindahan 1,5 juta orang yang terdiri dari aparatur pemerintahan dan militer ke IKN tidak akan berarti apa-apa bagi Jakarta.

Justru hal itu membawa dampak positif karena Jakarta untuk sementara waktu dapat melakukan proses “penyembuhan” atau healing agar menjadi normal kembali.

Prospek Alam Sutera