Kementerian ATR/BPN Buka Kesempatan Magang untuk Mahasiswa

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membuka kesempatan magang untuk para mahasiswa melalui Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Kementerian ATR/BPN.

“Kegiatan ini akan memberikan peserta magang pengalaman yang cukup dengan belajar langsung di dunia kerja khususnya pada bidang pertanahan di Kementerian ATR/BPN,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati di Jakarta, Jumat (16/04/2021).

Yulia menjelaskan, dengan program magang ini para peserta tidak hanya mendapatkan hardskill seperti keterampilan mengenai pertanahan, problem solving dan analytical skill.

Juga softskill seperti bagaimana berkomunikasi, etika baik dalam bekerja maupun bersosialisasi, komunikasi dan juga kerja sama.

Baca juga: BPN Serahkan Sertifikat Tanah untuk Pusat Pendidikan Pelatihan Propam Polri

Program ini tidak hanya membantu Kementerian ATR/BPN melaksanakan tugas dan fungsi.

Dengan magang peserta akan turun langsung di dunia kerja sehingga mendapatkan pengalaman bagaimana menghadapinya yang seringkali tidak didapat di bangku kukulum.

“Kami mengajak universitas untuk berpartisipasi dan memfasilitasi mahasiswanya mengikuti program Kementerian ATR/BPN ini,” ungkap Yulia.

Pendaftaran program ini dibuka mulai Jumat 16 April 2021 hingga 17 Mei 2021.

Bagi peserta yang berminat dapat mengakses tautan http://ppsdm.atrbpn.go.id untuk mengetahui syarat-syaratnya dan kemudian mendaftar.

Kriteria mahasiswa yang dapat mengikuti magang ini antara lain, terdaftar aktif pada universitas, telah menempuh minimal lima semester, IPK 2.50 dan memiliki etos kerja tinggi.

Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Kementerian ATR/BPN ini dikoordinasikan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM). Peserta magang yang mendaftar akan di seleksi oleh tim seleksi.

Peserta yang lolos seleksi akan ditempatkan pada Direktorat Jenderal Tata Ruang, Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, dan Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah dan Direktorat Jenderal Penataan Agraria.

Kemudian di Biro Organisasi dan Kepegawaian, Biro Hubungan Masyarakat, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia serta Pusat Data dan Informasi Pertanahan Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.