Trump Kembali Remehkan Dakwaan Terhadapnya

Penulis: VOA Indonesia

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Saat dakwaan baru diumumkan terhadapnya, mantan Presiden AS Donald Trump kembali meremehkan dakwaan tersebut.

Dalam kampanyenya pada Sabtu (29/7/2023) di Pennsylvania, mantan Presiden Donald Trump, kandidat calon presiden dari Partai Republik untuk pemilu tahun 2024, sekali lagi menolak dakwaan yang dihadapinya.

“Ini dakwaan konyol. Mereka ingin merusak nama baik saya sebagai kandidat utama,” tukasnya.

Baca juga: Trump Terdengar Bicarakan Dokumen Rahasia dalam Rekaman Suara

Pada Kamis (27/7/2023), jaksa federal menambahkan tiga dakwaan baru terkait konspirasi untuk menghalangi penyelidikan terhadap Trump atas dugaan kesalahan penanganan dokumen rahasia.

Mantan gubernur New Jersey yang juga kandidat presiden dari Partai Republik, Chris Christie yang tampil pada acara “State of the Union” di CNN, mengomentari bukti baru yang menunjukkan bahwa Trump diduga menyuruh beberapa stafnya menghapus video keamanan yang memberatkan kasusnya.

Tetapi kandidat calon presiden lain dari Partai Republik, Vivek Ramaswamy menyebut proses hukum yang sedang berlangsung itu sebagai tuntutan yang dipolitisasi.

Ramaswamy menegaskan kembali, bahwa jika dirinya sendiri yang memenangkan Pilpres AS 2024 nanti, dia akan memaafkan Trump.

“Saya benar-benar berpikir jawaban yang tepat untuk negara ini adalah melupakan keluhan-keluhan masa lalu kita,” ujarnya.

Secara terpisah, Hunter Biden, putra Presiden Joe Biden, juga menghadapi permasalahan hukum, yang membuat presiden itu dikritik Partai Republik.

Baca juga: Terbukti Bersalah, Benarkah Trump Masih Bisa Calonkan Diri Jadi Presiden?

Putra Presiden Joe Biden itu pada Kamis lalu diharapkan mengaku bersalah karena gagal membayar pajak, sebagai bagian dari kesepakatan pembelaan. Namun, kesepakatan itu gagal diwujudkan.

Sesuai permintaan hakim, kalimat dalam kesepakatan itu kini sedang direvisi.

Mantan pengacara AS Chuck Rosenberg mengomentari masalah ini dalam acara "Meet the Press" di televisi NBC.

“Relatif mudah untuk memperbaikinya jika Hunter Biden masih ingin mengaku bersalah. Saya pikir itu yang terbaik untuk melakukannya,” katanya.

Ketua DPR dari Partai Republik, Kevin McCarthy baru-baru ini melontarkan gagasan untuk membuka penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden Biden, atas dugaan tindak korupsi.

Gubernur New Hampshire, Chris Sununu, juga seorang Republikan, berbagi pandangannya di televisi ABC.

“Amerika memiliki masalah besar seputar kesehatan mental, krisis opioid, upaya mengamankan perbatasan. Saya lebih suka berfokus pada masalah itu,” ujar Sununu.

Ketika mempromosikan pencapaian ekonominya di Maine pada Jumat (28/7/2023), Presiden Biden bercanda tentang gagasan pemakzulan itu. 

Dia berulang kali menyangkal telah berkomunikasi dengan putranya mengenai urusan bisnis Hunter Biden di luar negeri.

Baca juga: Saingan Trump Bertambah, Wali Kota Miami Maju untuk Capres AS 2024 dari Partai Republik