Di Singapura, Prabowo Ajukan Proposal Perdamaian Rusia-Ukraina

SINGAPURA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto pada Sabtu (3/6/2023) mengusulkan rencana perdamaian untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina, ketika menghadiri KTT pertahanan di Singapura.

“Saya meminta Rusia dan Ukraina segera menghentikan permusuhan,” kata Prabowo dikutip dari kantor berita AFP, seraya menyebutkan bahwa konflik lebih dari 15 bulan ini berdampak parah pada ekonomi dan pasokan makanan negara-negara Asia.

Dalam pidatonya di KTT pertahanan Shangri-La Dialogue, Prabowo mengusulkan gencatan senjata pada posisi saat ini, dan zona demiliterisasi yang akan dijamin oleh pengamat serta  pasukan penjaga perdamaian PBB.

Baca juga: Media Singapura Laporkan Hubungan Megawati dan Jokowi Memburuk karena Pencapresan Ganjar

Menhan RI tersebut juga menyarankan referendum di wilayah sengketa yang diselenggarakan oleh PBB.

“Indonesia siap memberikan kontribusi unit untuk operasi penjaga perdamaian PBB yang potensial,” tambahnya.

Sebelumnya, China juga mengusulkan rencana perdamaian untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina, tetapi proposalnya ditanggapi dengan skeptis oleh para politisi Uni Eropa.

Beijing, yang mengaku pihak netral dalam konflik, dikritik karena enggan mengecam invasi Moskwa.

Sementara itu, Indonesia yang berhaluan diplomasi nonblok sudah berupaya menengahi perdamaian melalui Presiden Joko Widodo.

Jokowi mengunjungi Ukraina dan Rusia untuk bertemu kedua pemimpin negara tersebut tahun lalu.

Baca juga: Kenapa Putin Tidak Pakai Meja Panjang Saat Bertemu Jokowi di Rusia?

Adapun proposal Prabowo dikritik saat KTT di Singapura. Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell mengatakan, perdamaian di Ukraina harus dicapai dengan persyaratan yang adil.

"Kita perlu membawa perdamaian ke Ukraina", tetapi itu harus menjadi "perdamaian yang adil, bukan perdamaian penyerahan," kata Borrell, mengomentari usulan Indonesia.

Prabowo menjawab dengan meninggikan suaranya: "Tanyakan kepada orang Indonesia berapa kali mereka diserbu... Ada pelanggaran kedaulatan tidak hanya di Eropa."

"Saya mengajukan rencana resolusi konflik," tambahnya. "Saya tidak mengatakan siapa yang benar atau siapa yang salah."

Indonesia mendukung resolusi PBB yang mengecam invasi Rusia ke Ukraina, tetapi belum menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Moskwa.

Baca juga: Pengamat Jelaskan Mengapa Sulit bagi Indonesia Bisa Damaikan Rusia-Ukraina