Di IISS Shangri-La Dialogue, Menhan Prabowo Usul Referendum PBB untuk Perdamaian Ukraina

SINGAPURA, KOMPAS.com - Indonesia mengusulkan penetapan zona demiliterisasi dan referendum yang dimediasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mendamaikan perang yang berkecamuk di Ukraina.

Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto pada Sabtu (3/6/2023) meminta para pejabat pertahanan dan militer dari seluruh dunia yang bertemu dalam pertemuan pertahanan Shangri-La Dialogue ke-20 di Singapura untuk mengeluarkan deklarasi yang meminta penghentian kekerasan.

Dia mengusulkan rencana multi-poin, termasuk penerapan gencatan senjata terhadap posisi kedua pihak yang bertikai dan membentuk zona demiliterisasi dengan mundur 15 kilometer dari posisi depan masing-masing pihak.

Baca juga: Rangkuman Hari Ke-464 Serangan Rusia ke Ukraina: Penduduk Belgorod Rusia Mengungsi, China Lihat Masih Ada Banyak Rintangan

Menhan Prabowo berucap, zona demiliterisasi harus diamati dan dimonitor oleh pasukan penjaga perdamaian yang dikerahkan oleh PBB.

Dia menambahkan bahwa referendum PBB harus diadakan untuk memastikan secara obyektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah yang disengketakan.

“Saya mengusulkan Shangri-La dialog untuk mencari bentuk deklarasi sukarela yang mendesak Ukraina dan Rusia untuk segera memulai perundingan damai,” kata Prabowo, sebagaimana diberitakan Reuters.

Usulan Indonesia itu mengikuti lawatan Presiden Joko Widodo ke Moskwa dan Kyiv pada tahun lalu. Jokowi menawarkan diri untuk menjadi mediator antara kedua pemimpin negara dan memulai kembali pembicaraan damai.

Berbicara dalam panel diskusi yang sama, Wakil Presiden Komisi Eropa Joseph Borrell Fontelles, mengatakan jika dukungan militer untuk Ukraina berhenti, perang akan segera berakhir.

Baca juga: AS Dituding Retas Ribuan iPhone di Rusia

Namun, kedaulatan Ukraina akan jatuh ke tangan agresi luar.

“Kita tidak bisa berhenti mendukung Ukraina secara militer,” kata Borrell.

Presiden Ukraina Volodymr Zelenskyy sudah mengusulkan rencana perdamaian yang terdiri dari 10 poin.

Rencana itu mengimbau Rusia untuk menarik seluruh pasukannya dari Ukraina.

Kepala penasihat diplomatik Ihor Zhovkva mengatakan Ukraina tidak tertarik dengan gencatan senjata yang mengunci keuntungan teritorial Rusia.