Langgar Janji Kampanye, Pemerintahan Biden Izinkan Pengeboran Migas di Tanah Federal

WASHINGTON DC, KOMPAS.com – Pemerintahan Presiden AS Joe Biden pada Jumat (15/4/2022) mengatakan, akan melanjutkan rencana untuk pengeboran minyak dan gas (migas) di tanah federal.

Dilansir Reuters, langkah tersebut dapat melanggar janji yang dibuat Joe Biden saat berkampanye dalam pemilihan presiden.

Selama kampanyenya, Biden berjanji untuk menghentikan lelang pengeboran migas di tanah federal, tetapi upaya itu telah terhalang oleh tantangan pengadilan dari negara bagian yang dipimpin Partai Republik.

Baca juga: Biden Tuduh Rusia Lakukan Genosida, Presiden Perancis: Hati-hati Menggunakan Istilah

Rencana terbaru tersebut meminta pemerintah untuk menyewakan lebih sedikit lahan untuk pengeboran, membebankan royalti yang lebih tinggi kepada perusahaan minyak dan gas, dan menilai dampak iklim di area tersebut.

Dengan cepat, rencana tersebut dikecam oleh beberapa kelompok pro-lingkungan. Di sisi lain, Kelompok industri minyak memuji langkah itu tetapi mengatakan itu tidak cukup.

Pengumuman yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri AS tersebut merupakan langkah terbaru untuk mereformasi program penyewaan lahan untuk migas sejak Biden menjabat pada Januari 2021.

Pemerintah AS telah menghadapi tekanan terus menerus untuk mengatasi harga energi yang tinggi yang didorong oleh pemulihan ekonomi dari pandemi dan invasi Rusia ke Ukraina.

Baca juga: Biden Tuduh Pasukan Putin Lakukan Genosida di Ukraina

Pemerintahan Biden telah mengambil beberapa langkah untuk menjinakkan lonjakan harga minyak dan inflasi.

Kondisi tersebut diperburuk oleh harga minyak mentah yang melonjak karena perang di Ukraina dan sanksi terhadap Rusia oleh AS dan sekutunya.

"Cara kami mengelola tanah dan perairan publik menunjukkan segalanya tentang apa yang kami hargai sebagai sebuah bangsa," kata Menteri Dalam Negeri AS Deb Haaland.

Haaland menambahkan bahwa langkah tersebut akan mengatur ulang bagaimana dan apa yang mereka anggap sebagai penggunaan tertinggi dan terbaik dari sumber daya AS untuk kepentingan semua generasi.

Baca juga: Daftar Pemimpin Dunia Terpopuler 2022 di YouTube, Jokowi Ungguli Biden

Sebuah kelompok pro-lingkungan bernama Center for Biological Diversity mengecam keputusan pemerintahan Biden terbaru mengenai pengeboran minyak.

“Klaim pemerintahan Biden bahwa mereka harus mengadakan penjualan sewa ini adalah murni fiksi dan kegagalan kepemimpinan iklim yang sembrono,” kata Direktur Lahan Publik Center for Biological Diversity Randi Spivak.

“Seolah-olah mereka mengabaikan kengerian badai api, banjir, dan kekeringan besar, dan menerima bencana iklim seperti biasa,” sambung Spivak.

Baca juga: Biden Sebut Pembunuhan di Ukraina Kejahatan Perang, Korea Utara: Situ Pikun?