Demonstrasi Pecah di Kuba, Aksi Terbesar sejak 1994

HAVANA, KOMPAS.com – Ribuan warga Kuba turun ke jalan untuk mengikuti demonstrasi anti-pemerintah di Havana dan Santiago pada Minggu (11/7/2021).

Demonstrasi itu disebut sebagai aksi demonstrasi terbesar di Kuba sejak beberapa dekade lalu.

Mereka meneriakkan “kebebasan” dan menyerukan agar Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel mengundurkan diri.

Baca juga: Ribuan Warga Kuba Turun ke Jalan Berdemo Menentang Pemerintahnya

Aksi protes tersebut meletus di tengah krisis ekonomi terburuk yang dialami Kuba sejak jatuhnya Uni Soviet pada 1991.

Kondisi tersebut diperparah dengan lonjakan kasus Covid-19. Banyak warga Kuba yang marah dan memprotes kelangkaan bahan-bahan pokok.

Mereka juga memprotes pembatasan kebebasan sipil dan penanganan pandemi oleh pihak berwenang sebagaimana dilansir Reuters.

Ribuan orang turun ke jalan di berbagai penjuru di Havana. Merela meneriakkan "Diaz-Canel mundur" dan berseru "Fidel”.

Sejumlah kendaraan pasukan khusus, yang dilengkapi senapan mesin, terlihat bersiaga di setiap penjuru ibu kota Kuba tersebut.

Baca juga: Dampak Badai Elsa Meluas, Kuba Evakuasi 180.000 Warga

Polisi yang dikerahkan juga sangat banyak bahkan masih bersiaga setelah sebagian besar pengunjuk rasa pulang pukul 21.00 waktu setempat.

"Kami sedang melalui masa-masa yang sangat sulit," kata seorang guru tari, Miranda Lazara (53), yang bergabung dengan ribuan pengunjuk rasa di Havana.

"Kami membutuhkan perubahan sistem," sambung Lazara.

Pada Minggu, Diaz-Canel yang juga merupakan Ketua Partai Komunis Kuba, menuding aksi unjuk rasa tersebut didalangi oleh musuh negaranya, Amerika Serikat (AS).

Memang, “Negeri Paman Sam” dalam beberapa tahun terakhir memperketat embargo perdagangannya terhadap Kuba.

Baca juga: Cetak Sejarah, China Jadi Konsumen Terbesar Cerutu Kuba

Sebelum ini pun, Washington sudah mengembargo negara pulau tersebut selama puluhan tahun lamanya.

Diaz-Canel mengatakan, kebanyakan para pengunjuk rasa adalah orang polos yang dimanipulasi oleh kampanye media sosial yang diatur AS dan "tentara bayaran" di lapangan.