Meski menjadi negara kedua yang paling tidak korup di 2022, ranking Finlandia turun dari tahun sebelumnya. Di 2021, negara ini ada di peringkat satu.
Finlandia mengutamakan transparansi dan tata kelola negara yang baik. Warga dan pemerintah berkomitmen menjaga sektor publik yang bersih dari korupsi.
Baca juga: Tak Hanya di Vietnam, Ini 5 Skandal Korupsi Terbesar di Dunia
Selandia Baru memiliki skor dan peringkat yang sama dengan Finlandia. Keduanya mendapat nilai tidak korupsi sebesar 87.
Negara ini berkomitmen membuat tata pemerintahan yang baik. Mereka menghormati hukum dan berani mendeportasi warga asing yang menjadi tersangka tindak kriminal.
Pemerintah dan warga Selandia Baru juga aktif berkolaborasi untuk meminimalkan korupsi.
Singapura menjadi negara Asia satu-satunya dalam daftar negara paling tidak korup selama 2022. Posisi ini didapat karena Singapura memiliki badan antikorupsi yang kuat.
Peraturan ketat, budaya yang menjunjung tinggi integritas, dan tekad memberantas korupsi juga menjadikan negara ini menempati rangking keempat sebagai negara paling tidak korup.
Swedia memiliki tata kelola pemerintah yang baik dengan menekankan transparansi.
Partisipasi aktif warga dalam kehidupan politik dan dedikasi pemerintah untuk mengurangi korupsi di sektor publik dan swasta membuat Swedia menjadi salah satu negara yang paling sedikit korupsinya.
Baca juga: Tersangka Korupsi, Harta PJ Bupati Sorong Rp 49 Juta, Tak Punya Properti dan Kendaraan
Swiss secara konsisten menempati peringkat negara-negara yang paling tidak korupsi karena memiliki undang-undang yang ketat dan sistem peradilan yang kuat.
Negara ini berkomitmen mempertahankan pemerintahan yang bersih dengan didukung pengawasan dari warganya.
Norwegia dipengaruhi oleh sistem pemerintah Swedia yang mengutamakan transparansi untuk meminimalkan kasus korupsi.
Pemerintah negara ini juga bekerja sama dengan warga menyebarkan langkah-langkah antikorupsi dan menegakkan hak asasi manusia.
Belanda sangat berkomitmen terhadap transparansi. Pemerintah memberikan akses terhadap informasi resmi dan menjunjung standar pemerintahan yang tinggi.
Komitmen terhadap transparansi juga dilakukan oleh warga dengan menciptakan lingkungan yang antikorupsi dan mendukung hak asasi manusia.
Baca juga: Saat Kades Minta Bantuan Orangtua untuk Kembalikan Uang Korupsi, Dianggap Beban Keluarga oleh Hakim