Kemenhub Rilis Aturan soal Kustomisasi Kendaraan Bermotor, Seperti Apa Aturannya?

Ayat 3 pasal tersebut disebutkan, bengkel-bengkel ini bisa melakukan kustomisasi dengan model sendiri atau model dan atau desain kendaraan bermotor yang memiliki jangka waktu lebih dari 25 tahun sejak diproduksi.

Bengkel kustomisasi tersebut diwajibkan melaporkan hasil kustomisasi setiap satu tahun sekali.

Laporan hasil kustomisasi dimaksudkan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kustomisasi.

Bengkel kustomiasi diperbolehkan melakukan konversi motor penggerak dari motor bakar menjadi motor listrik.

Selain itu, bengkel kustomisasi dalam melakukan konversi tersebut harus memiliki sertifikasi bengkel konversi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Pelaku Hanya Butuh 3 Detik untuk Curi Motor, Bagaimana Antisipasinya?

Syarat bengkel kustomisasi

Pada pasal 45 disampaikan bahwa untuk mendapatkan persetujuan sebagai bengkel kustomisasi maka wajib untuk memenuhi syarat:

1. Memiliki teknisi dengan kompetensi pada kendaraan bermotor paling sedikit:

• 1 orang teknisi perancangan kustomisasi
• 1 orang teknisi instalatur
• 1 orang teknisi perawatan

2. Memiliki peralatan untuk melakukan kustomisasi kendaraan bermotor
3. Memiliki peralatan tangan dan peralatan bertenaga
4. Memiliki fasilitas keamanan dan keselamatan kerja.

Baca juga: KAI Ungkap Alasan Pengendara Sepeda Motor Masuk ke Stasiun Tugu Yogyakarta

Wajib dilakukan pengujian

Kendaraan bermotor yang dilakukan kustomisasi menurut aturan ini wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebelum dioperasikan di jalan.

Kustomisasi juga harus dilakukan pengujian sesuai peraturan perundangan mengenai pengujian tipe kendaraan bermotor.

Pemilik bengkel atau penanggung jawab harus mengajukan permohonan pengujian kepada Direktur Jenderal Kemenhub.

Adapun pelaksanaan pengujian dilakukan di lokasi unit pelaksana teknis yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor yakni:

• Balai Pengelola Transportasi Darat;
• Unit pelaksana pengujian swasta yang terakreditasi;
• Unit pelaksana pengujian berkala milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan kabupaten/kota yang terakreditasi.

Informasi selengkapnya mengenai aturan ini bisa disimak melalui link berikut.

Baca juga: Benarkah Isi BBM Full Tank Bisa Membuat Kendaraan Lebih Irit?