Tagih Utang Justru Dituntut 2,5 Tahun Penjara, Ini Tips Menagih Sesuai Hukum

KOMPAS.com - Seorang perempuan asal Malang, Jawa Timur, Dian Patria Arum Sari, dituntut dengan 2,6 tahun penjara dan denda Rp 750 juta karena menagih utang.

Diberitakan Kompas.com, Rabu (8/2/2023), kejadian itu bermula dari Dian yang menagih utang sebesar Rp 25 juta kepada pria berinisial BPA melalui kolom komentar di akun Facebook istrinya, DIPR.

Namun, akibat komentar tersebut, DIPR kemudian melaporkannya ke Polres Pasuruan pada November 2020 atas tuduhan pelanggaran UU ITE.

"DIPR bilang akibat komentar saya itu ia merasa malu dan usahanya bangkrut. Tapi kan saya memang menagih uang saya. Karena selama ini saya menagih ke rumahnya, suaminya, BPA selalu mengelak," kata Dian.

Adapun dalam tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyebut Dian telah melakukan tindak pidana karena mendistribusikan atau mentrasmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.

Perempuan asal Malang ini pun dijerat dengan Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Baca juga: Kronologi Perempuan di Malang Dituntut 2,6 Tahun Penjara Setelah Tagih Utang Rp 25 Juta

Lantas, mengapa menagih utang bisa dipidana? Bagaimana cara menagih yang benar secara hukum?

Baca juga: Update, 10 Negara dengan Utang Terbanyak di Dunia, Ada Indonesia?

Tagih utang dengan cara tertentu bisa dipidana

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menjelaskan, menagih utang sepanjang dilakukan dengan cara yang tidak melawan hukum, tidaklah masalah.

Sebaliknya, jika dilakukan sendiri dengan cara memaksa, maka termasuk perbuatan yang melanggar hukum.

"Karena meskipun kreditur (penagih) merasa mengambil miliknya, itu tetap merupakan perbuatan melawan hukum yang bisa diproses baik secara pidana maupun perdata," jelas Abdul, saat dihubungi Kompas.com, Kamis (9/2/2023).

Baca juga: Kata Pengamat soal Utang Indonesia ke Jepang Rp 4,7 Triliun

Freepik/mteerapat Ilustrasi lelang SUN.

Abdul melanjutkan, penagihan utang secara paksa hanya boleh dilakukan melalui pengadilan.

Apabila perkara utang-piutang telah sampai ranah pengadilan, barulah pihak pengadilan akan memaksa, menyita, atau mengambil alih harta debitur atau orang yang berutang.

"Artinya yang melakukan penyitaan itu pengadilan," kata Abdul.

Menurut Abdul, kasus Dian yang dituntut 2,5 tahun penjara dan denda Rp 750 juta bukan "menghukum" karena telah menagih utang yang merupakan uangnya sendiri.

Melainkan, dalam rangka menghukum perbuatan atau cara menagih utang yang merugikan orang lain.

Baca juga: Benarkah Menagih Utang Bisa Dipidana?

Cara menagih utang secara hukum

Dosen di Universitas Trisakti ini menerangkan, masyarakat dapat menagih utang melalui pengadilan agar terhindar dari perkara yang terjadi pada Dian.

Sebelum dibawa pengadilan, kata Abdul, penagih utang bisa memberikan teguran sebanyak tiga kali kepada pengutang untuk melunasi.

Teguran atau yang biasa disebut sebagai somasi ini bertujuan memberikan peringatan kepada orang yang berutang sebelum digugat ke pengadilan.

Baca juga: Somasi adalah Teguran, Kenali Arti dan Aturan Hukumnya

Jika terdapat barang jaminan dalam perjanjian utang-piutang, maka penagih bisa meminta kuasa dari yang berutang untuk menjualnya sebagai ganti pembayaran utang.

"Jika tidak diberikan, itu artinya ada sengketa. Debitur (pengutang) tidak mau bayar, maka dibawa ke pengadilan untuk digugat atau dieksekusi," jelas Abdul.

Setelah melalui proses peradilan, selanjutnya harta benda milik pengutang bisa dilelang oleh pengadilan.

"Hasil lelangnya oleh pengadilan akan digunakan untuk membayar utangnya pada kreditur," pungkasnya.

Baca juga: Apa Itu Somasi? Ini Pihak yang Berhak Melayangkan Somasi