Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Revisi UU MK dan Catatan Panjang Pembentukan Undang-Undang "Kejar Tayang" Era Jokowi

Kompas.com - 17/05/2024, 10:30 WIB
Erwina Rachmi Puspapertiwi,
Ahmad Naufal Dzulfaroh

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Perubahan keempat Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK) bakal disahkan menjadi undang-undang (UU) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui rapat paripurna.

Hal tersebut diketahui setelah Komisi III DPR bersama pemerintah menggelar rapat pleno pengambilan keputusan tingkat I revisi UU MK, Senin (13/5/2024).

Diketahui, rapat pleno itu digelar pada masa reses DPR yang seharusnya digunakan untuk mendengarkan aspirasi warga di daerah pemilihannya.

Semestinya, DPR baru menjalani rapat paripurna pembukaan masa sidang pada Selasa (14/5/2024).

Baca juga: Kenali Apa Itu Dissenting Opinion dalam Putusan MK, Kelebihan, dan Kekurangannya


Tak penuhi prinsip partisipatif

Pakar hukum tata negara Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera Bivitri Susanti mengatakan, pengesahan RUU MK menjadi catatan panjang sejumlah revisi Undang-Undang pada era Jokowi yang dibentuk dalam waktu singkat.

Dengan pembentukan Undang-Undang yang terkesan "dikebut", prinsip partisipatif sulit untuk dipenuhi.

"Sebenarnya enggak ada waktu ideal, tapi dalam membuat Undang-Undang, yang penting prinsipnya harus partisipatif secara bermakna," kata Bivitri saat dihubungi Kompas.com, Kamis (16/5/2024).

Bivitri menjelaskan, prinsip partisipatif berarti semua orang yang terkena dampak atau berkepentingan dalam suatu UU, seharusnya memberikan pertimbangan terhadap proses pembuatan peraturan tersebut.

Padahal, pembuatan UU harus memenuhi prinsip transparansi dan partisipatif secara bermakna.

Selain itu, UU harus dibuat sesuai tahap pembentukan perundang-undangan yang tercantum dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Baca juga: Eks Hakim Konstitusi: Revisi UU MK Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Daftar pembentukan UU era Jokowi yang dikebut

Bivitri mencatat, terdapat beberapa revisi UU maupun UU yang dibentuk dan disahkan dalam kurun waktu yang sebentar. Berikut rinciannya.

  • Revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): total 12 hari, disahkan menjadi UU No. 19 Tahun 2019 pada 17 September 2019
  • Revisi UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK): total 3 hari, disahkan menjadi UU No. 7 Tahun 2020 pada 28 September 2020
  • Revisi UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba): total 6 hari, disahkan menjadi UU No. 3 Tahun 2020 pada 10 Juni 2020
  • Penyusunan 76 undang-undang dalam Omnibuslaw UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: total 6 bulan, disahkan pada 2 November 2020
  • Penyusunan UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN): total tiga minggu dari periode 43 hari yang terpotong libur tahun baru.

Baca juga: Muncul Usulan Kabinet Prabowo Diisi 40 Menteri, Bagaimana Aturannya?

Prosedur pembuatan UU

 Pemerintah menerima draf revisi UU Mahkamah Konstitusi (MK) dari DPR, Senin (24/8/2020).Tangkapan layar siaran TV Parlemen Pemerintah menerima draf revisi UU Mahkamah Konstitusi (MK) dari DPR, Senin (24/8/2020).

Sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011, terdapat lima tahapan yang harus dipenuhi, baik untuk mengubah maupun membentuk UU.

Lima tahap pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut adalah perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan.

"Suatu UU, kalau tidak ada di Prolegnas (Program Legislasi Nasional) dan Prolegnas Tahunan, itu tidak bisa ada (tidak dibahas atau disahkan)," lanjutnya.

Halaman:

Terkini Lainnya

Kesaksian Warga Palestina yang Diikat di Kap Mobil dan Dijadikan Tameng oleh Tentara Israel

Kesaksian Warga Palestina yang Diikat di Kap Mobil dan Dijadikan Tameng oleh Tentara Israel

Tren
Ethiopia Selangkah Lagi Miliki Proyek Bendungan PLTA Terbesar di Afrika

Ethiopia Selangkah Lagi Miliki Proyek Bendungan PLTA Terbesar di Afrika

Tren
Jet Tempur Israel Serang Klinik di Gaza, Runtuhkan Salah Satu Pilar Kesehatan Palestina

Jet Tempur Israel Serang Klinik di Gaza, Runtuhkan Salah Satu Pilar Kesehatan Palestina

Tren
Sama-sama Baik untuk Pencernaan, Apa Beda Prebiotik dan Probiotik?

Sama-sama Baik untuk Pencernaan, Apa Beda Prebiotik dan Probiotik?

Tren
Dilirik Korsel, Bagaimana Nasib Timnas Indonesia jika Ditinggal STY?

Dilirik Korsel, Bagaimana Nasib Timnas Indonesia jika Ditinggal STY?

Tren
Ramai soal Siswi SMAN 8 Medan Tak Naik Kelas, Ini Penjelasan Polisi, Kepsek, dan Disdik

Ramai soal Siswi SMAN 8 Medan Tak Naik Kelas, Ini Penjelasan Polisi, Kepsek, dan Disdik

Tren
Perang Balon Berlanjut, Kini Korut Kirimkan Hello Kitty dan Cacing ke Korsel

Perang Balon Berlanjut, Kini Korut Kirimkan Hello Kitty dan Cacing ke Korsel

Tren
Perjalanan Kasus Karen Agustiawan, Eks Dirut Pertamina yang Rugikan Negara Rp 1,8 T

Perjalanan Kasus Karen Agustiawan, Eks Dirut Pertamina yang Rugikan Negara Rp 1,8 T

Tren
Ini Kronologi dan Motif Anak Bunuh Ayah Kandung di Jakarta Timur

Ini Kronologi dan Motif Anak Bunuh Ayah Kandung di Jakarta Timur

Tren
Pasangan Haji Meninggal Dunia, Jalan Kaki Berjam-jam di Cuaca Panas dan Sempat Hilang

Pasangan Haji Meninggal Dunia, Jalan Kaki Berjam-jam di Cuaca Panas dan Sempat Hilang

Tren
Kata Media Asing soal PDN Diserang 'Ransomware', Soroti Lemahnya Perlindungan Siber Pemerintah Indonesia

Kata Media Asing soal PDN Diserang "Ransomware", Soroti Lemahnya Perlindungan Siber Pemerintah Indonesia

Tren
Populasi Thailand Turun Imbas Resesi Seks, Warga Pilih Adopsi Kucing

Populasi Thailand Turun Imbas Resesi Seks, Warga Pilih Adopsi Kucing

Tren
Kisah Nenek Berusia 105 Tahun Raih Gelar Master dari Stanford, Kuliah sejak Perang Dunia II

Kisah Nenek Berusia 105 Tahun Raih Gelar Master dari Stanford, Kuliah sejak Perang Dunia II

Tren
Kronologi dan Kejanggalan Kematian Afif Maulana Menurut LBH Padang

Kronologi dan Kejanggalan Kematian Afif Maulana Menurut LBH Padang

Tren
7 Fakta Konser di Tangerang Membara, Vendor Rugi Rp 600 Juta, Ketua Panitia Diburu Polisi

7 Fakta Konser di Tangerang Membara, Vendor Rugi Rp 600 Juta, Ketua Panitia Diburu Polisi

Tren
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com