Tepat 15 Tahun Lalu, Soeharto, Presiden Paling Lama dalam Sejarah Indonesia Mangkat

Setelah menikah, pasangan ini dikaruniai enam anak, yaitu:

• Siti Hardiyanti Hastuti
• Sigit Harjojudanto
• Bambang Trihatmodjo
• Siti Hediati Herijadi
• Hutomo Mandala Putra
• Siti Hutami Endang Adiningsih.

Di kemiliteran, Soeharto memulai karier dari pangkat sersan tentara KNIL. Kariernya kian menanjak menjadi komandan PETA, komandan resimen dengan pangkat mayor dan komandan batalyon berpangkat Letnan Kolonel.

Pada 1949, Soeharto menjadi bagian yang berhasil merebut kembali Kota Yogyakarta dari Belanda.

Ia juga pernah menjadi pengawal Panglima Besar Soedirman. Selain itu, Soeharto juga pernah menjadi Panglima Mandala saat peristiwa Pembebasan Irian Barat.

Pada 1 Oktober 1965, Soeharto mengambil alih pimpinan Angkatan Darat saat meletusnya tragedi G-30S/PKI.

Bukan hanya dikukuhkan sebagai Panglima Angkatan Darat (Pangad), ia juga ditunjuk sebagai Pangkopkamtib oleh Presiden Soekarno.

Baca juga: Daftar Julukan 6 Presiden RI, Apa Julukan Jokowi?

Supersemar, mandat yang masih kontroversi

Pada Maret 1966, Soeharto menerima Surat Perintah 11 Maret atau Supersemar dari Presiden Soekarno

Melalui surat itu, Soeharto diberi mandat untuk mengembalikan keamanan dan ketertiban di dalam negeri setelah peristiwa G30S/PKI.

Namun hingga kini, Supersemar masih menjadi kontroversi. Sebab, naskah asli Supersemar tak pernah ditemukan.

Dalam pidato yang disampaikan pada peringatan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1966, Presiden Soekarno menyebut mengenai Supersemar, yang juga jadi bukti keberadaannya.

Namun, Soekarno membantah telah memberikan surat kuasa untuk memberikan kekuasaan kepada Soeharto.

"Dikiranya SP 11 Maret itu suatu transfer of authority, padahal tidak," kata Soekarno dalam pidato berjudul "Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah" atau dikenal dengan sebutan "Jasmerah".

Baca juga: Beda Marcos Jr dengan Tommy Soeharto

Sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam menilai, perintah Presiden Soekarno itu ditafsirkan berbeda oleh Soeharto.

Penafsiran berbeda itu pertama kali diimplementasikan saat Soeharto membuat Surat Kebijakan Nomor 1/3/1966 atas nama Presiden Soekarno, untuk membubarkan PKI.

Soeharto dianggap keliru dalam menafsirkan frasa "mengambil segala tindakan yang dianggap perlu, untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya revolusi".