Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Jokowi Sebut UKT Akan Naik Tahun Depan, tapi Prabowo Ingin Biaya Kuliah Turun

Kompas.com - 28/05/2024, 19:15 WIB
Yefta Christopherus Asia Sanjaya,
Ahmad Naufal Dzulfaroh

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, ada kemungkinan uang kuliah tunggal (UKT) naik pada 2025.

Hal tersebut disampaikan Jokowi beberapa saat setelah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim mengumumkan pembatalan kenaikan UKT tahun ini, Senin (27/5/2024).

“Kemungkinan ini akan dievaluasi dulu, kemudian kenaikan setiap universitas akan dikaji dan dikalkulasi sehingga kemungkinan, ini masih kemungkinan, nanti ini kebijakan di Mendikbud akan dimulai kenaikannya tahun depan,” ujar Jokowi diktuip dari Kompas.com, Senin.

Menurutnya, kenaikan UKT kemungkinan dilakukan tahun depan agar tidak mendadak, seperti yang terjadi belakangan.

Pembatalan UKT dilakukan usai mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi, seperti Universitas Brawijaya (UB) Malang, Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, dan Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Banyumas menggelar unjuk rasa menuntut penurunan biaya kuliah.

Baca juga: UKT Tahun Ini Batal Naik, Bagaimana Mahasiswa yang Telanjur Bayar?

Beda Jokowi dan Prabowo soal UKT

Namun, pernyataan Jokowi yang menyebutkan UKT akan naik pada 2025 ini bertolak belakang dengan keinginan presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Dalam wawancaranya bersama stasiun televisi TV One, Kamis (23/5/204), Prabowo ingin agar UKT perguruan tinggi jauh lebih murah.

Tak hanya itu, ia juga menilai bahwa negara seharusnya menggratiskan biaya pendidikan bagi rakyatnya, termasuk mereka yang kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN).

“Menurut saya harus tidak boleh ini, terutama di universitas negeri yang dibangun oleh uang rakyat uang APBN, itu tidak boleh biayanya tinggi. Kalau bisa, biayanya sangat minim dan kalau perlu ya gratis, pendidikan,” kata Prabowo dikutip dari Kompas.com, Kamis.

Kendati demikian, Prabowo meminta agar pemerintah memperhitungkan secara matang, jika ingin menggratiskan pendidikan.

Baca juga: Kemendikbud Ristek Batalkan Kenaikan UKT 2024-2025

Menurutnya, negara juga berkewajiban untuk menekan biaya pendidikan dari tingkat SD hingga sekolah menengah atas atau kejuruan.

Untuk itu, ia menegaskan akan memperhatikan biaya UKT jika dirinya sudah dilantik menjadi presiden.

“Kan dulu begitu. Terus terang saja banyak orang yang selalu mencari-cari, menjelek-jelekan masa lalu, orde ini orde itu. Tapi kalau kita lihat sebelum 1998, universitas negeri semua sangat terjangkau oleh rakyat kecil," jelas dia.

"Anaknya petani bisa jadi insinyur, bisa jadi dokter. Setelah itu terjadi suatu fenomena liberalisasi, semuanya gandrung dengan paham-paham neoliberal, kapitalisme yang menurut saya tak terkendali,” sambungnya.

Prabowo pun memastikan akan menjaga kekayaan rakyat dan menjaminnya agar bisa dinikmati oleh rakyat. 

Baca juga: Batalkan Kenaikan UKT, Nadiem: Kalau Ada Kenaikan Harus Adil dan Wajar

Halaman:

Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com