Pro Kontra Rusia Hadiri KTT G20 dan Indonesia yang Dinilai Bisa Jadi Juru Damai

“Kami menyerukan kepada semua negara demokratis dan semua orang yang berkehendak baik untuk membantu menyelamatkan dunia dari diktator Putin yang kejam dan agresif,” tuturnya.

Baca juga: Melihat Kecanggihan Rudal Hipersonik Kinzhal, Senjata Terbaru Rusia

Australia tak terima Indonesia undang Rusia

Suara kontra kedatangan Putin dalam rangka menghadiri KTT G20 di Bali juga datang dari Australia melalui Perdana Menteri Ascott Morrison.

Morrison menyampaikan keberatannya dengan alasan invasi Rusia terhadap Ukraina, pada Rabu (23/3/2022).

“Saya pikir di ruangan kita perlu mengundang orang-orang yang tidak menyerang negara lain,” katanya, seperti dikutip dari AFP.

Disampaikan Morrison, pihaknya juga telah melakukan kontak langsung dengan Presiden Jokowi tentang kehadiran Putin di G20.

“Rusia menginvasi Ukraina. Ini adalah tindakan kekerasan dan agresif yang menghancurkan aturan hukum internasional. Dan ide untuk duduk satu meja dengan Vladimir Putin bagi saya adalah langkah yang terlalu jauh,” tuturnya.

Baca juga: Perang Rusia-Ukraina, Kenaikan Harga Pangan Global, dan Ancaman Kelaparan Dunia

Indonesia bisa jadi juru damai

Sementara itu, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana berpendapat bahwa Indonesia menjadi medan tarik-menarik bagi konflik Rusia dan negara barat.

Oleh karenanya, Indonesia sebagai presidensi G20 sepanjang 2022 harus bertindak menyukseskan KTT dan memastikan seluruh kepala pemerintahan dan kepala negara hadir.

“Kemenlu (Kementerian Luar Negeri) harus menjadi juru damai atas konflik yang terjadi di Ukraina dan saat ini meluas antara AS dengan sekutunya dan Rusia,” ujarnya kepada Kompas.com, Kamis (24/3/2022).

Lebih lanjut, pemerintah bisa meminta perwakilan Indonesia di AS dan negara sekutu untuk mengidentifikasi apa yang diminta terhadap Rusia. Begitu pula dengan Rusia.

Selanjutnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) berdasarkan masukan dari perwakilan Indonesia merumuskan solusi yang tepat untuk ditawarkan baik kepada AS dan sekutu, serta kepada Rusia.

Diplomasi ulang alik untuk redam konflik

Hikmahanto kembali memaparkan, Menlu dapat melakukan shuttle diplomacy atau diplomasi ulang alik untuk membicarakan solusi yang ditawarkan pemerintah Indonesia.

“Langkah terakhir, bila diperlukan Menlu dapat meminta presiden untuk melakukan pembicaraan langsung dengan Presiden Putin dan Presiden Joe Biden (Presiden AS) agar konflik segera diakhiri demi kemanusiaan dan keselamatan serta perekonomian dunia,” pungkasnya.

Baca juga: Mengapa Respons Dunia terhadap Konflik Rusia-Ukraina dan Palestina-Israel Berbeda?

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Perbandingan Kekuatan Militer Ukraina vs Rusia

(Sumber: Kompas.com/Irawan Sapto Adhi, Aditya Jaya Iswara, Haryanti Puspa Sari | Editor Irawan Sapto Adhi, Aditya Jaya Iswara, Krisiandi)