6 Antisipasi Lonjakan Covid-19 Selama Nataru, Apa Saja?

Kompas.com - 22/11/2021, 08:30 WIB

Rosy Dewi Arianti Saptoyo,

Sari Hardiyanto

Tim Redaksi

Rosy Dewi Arianti Saptoyo

Penulis

Sari Hardiyanto

Editor

Lihat Foto

Pengendara melintas di depan mural bertema COVID-19 di kawasan Jalan Nusantara, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (1/11/2021). Pembuatan mural tersebut bertujuan sebagai media edukasi kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap penyebaran COVID-19 serta mengajak untuk mengikuti vaksinasi. ANTARA FOTO/Abriawan Abhe/wsj.(ANTARA FOTO/ABRIAWAN ABHE)

PPKM Level 1-3 Jawa-Bali 16-29 November 2021 dalam grafis peta.

Polisi memberikan sosialisasi tentang penerapan sistem ganjil genap di Jalan RS Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan pada Senin (25/10/2021) pagi.

Warga mengunjungi salah satu pusat belanja di Jakarta Barat, Sabtu (30/10/2021). Juru bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito menyatakan pada masa pelonggaran PPKM level 3 tren mobilitas warga di pusat belanja naik 22,14 persen, di taman 5,43 persen dan di tempat retail serta rekreasi 2,86 persen. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/rwa.

KOMPAS.com - Pemerintah telah mengumumkan langkah-langkah antisipasi lonjakan Covid-19 selama Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru).

Akan ada sejumlah pengetatan dan larangan selama Nataru.

Detail mengenai aturan ini akan diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) yang rencananya diterbitkan jelang Natal, tepatnya 22 Desember 2021.

Kendati demikian, sudah ada sejumlah aturan yang rencananya bakal diterapkan secara nasional.

Antisipasi lonjakan Covid-19 selama Nataru

1. Larangan dan peniadaan cuti

Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, akan melarang cuti akhir tahun.

Pemerintah akan melarang cuti atau libur bagi aparatur sipil negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta selama libur akhir tahun.

"Hal ini semata-mata dilakukan untuk meminimalisir pergerakan masyarakat yang tidak mendesak," tutur Wiku saat konferensi pers melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (18/11/2021).

Pemerintah juga telah memutuskan untuk meniadakan cuti bersama Natal 2021 yang sebelumnya jatuh pada 24 Desember.

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 tentang Hari libur Nasional dan Cuti Bersama 2021.

2. PPKM level 3 skala nasional

KOMPAS.com/PALUPI ANNISA AULIANI PPKM Level 1-3 Jawa-Bali 16-29 November 2021 dalam grafis peta.

Wiku mengatakan, akan ada penyetaraan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 di seluruh Indonesia dan intensifikasi pembentukan Satgas Prokes 3M di fasilitas publik.

"Pengetatan ini dilakukan untuk menjamin peningkatan kegiatan sosial ekonomi masyarakat di berbagai sektor untuk tetap terkendali dan aman seiring kecenderungan tren mobilitas bolak-balik di masyarakat," ujar dia.

Sebelumnya, penyeragaman PPKM level 2 ini juga sempat disinggung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Antisipasi Potensi Peningkatan Kasus Covid-19 pada Libur Nataru.

"Nantinya seluruh wilayah di Indonesia, baik yang berstatus PPKM level 1 maupun 2, akan disamaratakan dengan menerapkan aturan PPKM level 3," kata Muhadjir, seperti diberitakan Kompas.com, Rabu (17/11/2021).

Menurut dia, sudah ada kesepakatan bahwa aturan yang berlaku di Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali nantinya diseragamkan.