Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pernyataan Joe Biden dan Ancaman Tenggelamnya Jakarta

Kompas.com - 09/08/2021, 09:31 WIB

Nur Rohmi Aida,

Sari Hardiyanto

Tim Redaksi

Nur Rohmi Aida

Penulis

Sari Hardiyanto

Editor

Lihat Foto

Petugas kebersihan beraktivitas saat banjir rob di Pelabuhan Kali Adem, Muara Angke, Jakarta, Jumat (1/1/2021). Banjir yang terjadi sejak Kamis (31/12/2020) itu dikarenakan pasang surut air laut.(ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)

Tampilan banjir Jakarta di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur, dari helikopter yang mengangkut Kepala BNPB Doni Monardo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, saat mereka meninjau kondisi banjir terkini pada Rabu (1/1/2020).

Foto dirilis Jumat (7/5/2021), memperlihatkan sejumlah anak bermain air genangan banjir rob yang merendam permukiman di desa Eretan Kulon, Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Banjir rob yang kerap terjadi dan berlangsung dari tahun ke tahun itu membuat warga yang tinggal di sekitar pantai desa selalu merasa was-was. Terlebih banyak rumah warga yang hanya menyisakan pondasi akibat hancur terhantam ombak.

Dua anak bermain air saat banjir rob menggengangi Kompleks Pantai Mutiara, Penjaringan, Jakarta, Minggu (7/6/2020). Banjir di kawasan tersebut diduga akibat adanya tanggul yang jebol saat naiknya permukaan air laut di pesisir utara Jakarta.

Pengeboran air tanah

Pengeboran air tanah tak hanya dilakukan oleh masyarakat, namun juga oleh pemerintah setempat untuk keperluan pengambilan air yang kemudian dibagikan ke warga.

Menurut Heri, tanda adanya potensi tergenangnya Kota Pekalongan ditunjukkan dengan seringnya wilayah tersebut mengalami banjir rob di hampir sepertiga wilayahnya.

Menurutnya, salah satu upaya yang sudah dilakukan pemerintah untuk menangani hal ini adalah dengan pembangunan tanggul.

Kendati demikian, pihaknya mengingatkan bahwa tanggul bukanlah penyelesaian permanen, pasalnya tanggul juga berpotensi turun setiap 10 cm pada setiap tahunnya.

Ia mengingatkan perlu perhatian lebih lanjut terkait mengenai hal ini.

Selain itu, regulasi, tupoksi, dan anggaran yang jelas dari pemerintah pusat maupun daerah menurutnya juga penting untuk memastikan penyelesaian permasalahan ini.

Karena jika tidak, ia mengingatkan, problem regulasi, tupoksi, dan anggaran bisa memperburuk potensi suatu daerah tenggelam.

Ia menambahkan pemerintah berperan penting untuk mengatasi masalah ini untuk mengurangi ketergantungan pada kebutuhan air tanah.

"Ini lebih ke urusan pemerintah, kalau masyarakat membantu saja. Karena kalau misal kebutuhan air, masyarakat sifatnya menerima hak bukan kewajiban mencari air. Pemerintah mensuplai. Kalau masyarakat belum dapat air, ya mereka mengebor dan itu tak bisa disalahkan," ungkapnya.