Pernyataan Joe Biden dan Ancaman Tenggelamnya Jakarta

KOMPAS.com – Publik belum lama ini diramaikan dengan adanya pernyataan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden yang menyebut bahwasannya ibu kota Jakarta berpotensi untuk tenggelam 10 tahun lagi.

Pernyataan tersebut disampaikan Biden dalam pidatonya di Kantor Direktur Intelijen Nasional, AS, Selasa (27/7/2021).

Menurut Biden apabila pemanasan global terus terjadi maka bisa berdampak pada mencairnya es di kutub sehingga permukaan air laut naik.

Karenanya menurut dia tak menutup kemungkinan bisa saja 10 tahun mendatang Jakarta bisa saja tenggelam.

“Apa yang terjadi di Indonesia jika perkiraannya benar bahwa, dalam 10 tahun ke depan, mereka mungkin harus memindahkan ibu kotanya karena akan tenggelam?” kata Biden.

Tak hanya Jakarta, tapi juga seratusan daerah lain

Terkait dengan pernyataan Biden tersebut, Kepala Laboratorium Geodesi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB Heri Andreas menilai, sebenarnya yang saat ini perlu menjadi perhatian adalah adanya sejumlah daerah lain yang berpotensi tergenang selain Jakarta.

Ia menyebut, di Indonesia setidaknya ada 112 wilayah Kabupaten/Kota yang berpotensi tergenang.

Adapun yang paling utama menurutnya adalah wilayah Pekalongan, Demak dan Semarang.

“Sebenarnya isunya Jakarta, namun Jakarta tidak lebih berisiko dari Pekalongan, Semarang, dan Demak saat ini,” ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Kamis (5/8/2021).

Ia menyebut, wilayah-wilayah itu memiliki laju penurunan yang lebih cepat dan lebih berpotensi memiliki banjir rob jika dibandingkan dari Jakarta.

"Kalau dibandingkan, urutannya Pekalongan, Demak baru Semarang," kata dia.

Terkait dengan ucapan Biden yang menyebut kemungkinan Jakarta tenggelam dalam 10 tahun mendatang menurutnya hal tersebut justru kurang tepat.

Menurutnya dalam 10 tahun mendatang, Jakarta masih terlihat baik-baik saja karena penurunannya belum begitu terlalu banyak. 

Namun, jika prediksi tersebut adalah 30 tahun mendatang atau sekitar 2050 maka menurutnya inilah yang harus menjadi perhatian untuk wilayah Jakarta.

Yang perlu menjadi perhatian saat ini justru Pekalongan.

“Pekalongan itu mungkin 15 tahun dari sekarang, kelihatannya mengkhawatirkan kalau tidak ada upaya,” katanya lagi.

Salah satu permasalahan di Pekalongan, yang menyebabkan laju penurunan tanah yakni adanya eksploitasi air tanah.

Hal ini menurutnya terjadi karena banyaknya penggunaan air tanah melalui pengeboran.

Pengeboran sendiri banyak dilakukan karena salah satunya akibat adanya sungai yang tercemar sehingga air tanah lebih dipilih.

Pengeboran air tanah tak hanya dilakukan oleh masyarakat, namun juga oleh pemerintah setempat untuk keperluan pengambilan air yang kemudian dibagikan ke warga.

Menurut Heri, tanda adanya potensi tergenangnya Kota Pekalongan ditunjukkan dengan seringnya wilayah tersebut mengalami banjir rob di hampir sepertiga wilayahnya.

Menurutnya, salah satu upaya yang sudah dilakukan pemerintah untuk menangani hal ini adalah dengan pembangunan tanggul.

Kendati demikian, pihaknya mengingatkan bahwa tanggul bukanlah penyelesaian permanen, pasalnya tanggul juga berpotensi turun setiap 10 cm pada setiap tahunnya.

Ia mengingatkan perlu perhatian lebih lanjut terkait mengenai hal ini.

Selain itu, regulasi, tupoksi, dan anggaran yang jelas dari pemerintah pusat  maupun daerah menurutnya juga penting untuk memastikan penyelesaian permasalahan ini.

Karena jika tidak, ia mengingatkan, problem regulasi, tupoksi, dan anggaran bisa memperburuk potensi suatu daerah tenggelam.

Ia menambahkan pemerintah berperan penting untuk mengatasi masalah ini untuk mengurangi ketergantungan pada kebutuhan air tanah.

"Ini lebih ke urusan pemerintah, kalau masyarakat membantu saja. Karena kalau misal kebutuhan air, masyarakat sifatnya menerima hak bukan kewajiban mencari air. Pemerintah mensuplai. Kalau masyarakat belum dapat air, ya mereka mengebor dan itu tak bisa disalahkan," ungkapnya.

Sementara itu, peneliti dari Kelompok Penelitian Gerakan Tanah, Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI Dwi Sarah mengatakan kota-kota di Pantura, seperti Bekasi, Indramayu, Pekalongan, Semarang maupun Demak merupakan daerah yang juga berpotensi mengalami genangan air laut sebagai dampak simultan dari amblesan tanah dan kenaikan muka air laut global.

Ia mengatakan daerah-daerah tersebut secara kerentanan sama-sama rentannya karena tersusun dari endapan alluvial bersifat muda dan sangat kompresibel.

Namun saat ini menurutnya Pekalonganlah yang paling menunjukkan penurunan yang tinggi.

“Saat ini dari pengukuran geodetik, yang cukup tinggi amblesannya yaitu di Kota Pekalongan. Faktor yang mempengaruhi selain kondisi geologi, yaitu faktor antropogenik seperti pengambilan air tanah berlebihan dan beban permukaan,” ujarnya, Kamis (5/8/2021).

Dwi menambahkan penurunan muka tanah (land subsidence) di Pantura bersifat slow onset karena lajunya yang lambat.

Hal inilah yang menurutnya membuat masyarakat maupun pemangku kepentingan luput memperhatikan hal tersebut.

“Sudah terasa bila dampaknya seperti genangan banjir rob meluas, kerusakan bangunan. Indikator paling jelas di lapangan berupa patok pantau yang dipasang Badan Geologi yang ada di Jakarta, Pekalongan dan Semarang,” kata dia.

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, maka dalam setiap pembangunan agar selalu memperhatikan daya dukung lingkungan bawah permukaan.

Selain itu pemerintah juga harus membantu mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya air tanah dengan menyediakan sumber air permukaan yang lebih baik.

"Seperti pembangunan bendungan-bendungan yang bisa digunakan sebagai sumber air baku," imbuhnya.