Mudik Dilarang tapi WNA Boleh Masuk, Pemerintah Diminta Konsisten

Kompas.com - 07/05/2021, 19:00 WIB
Petugas Polres Brebes menghentikan kendaraan pemudik yang melintas Jalur Pantura Losasi Brebes, Jawa Tengah, untuk putar balik saat hari pertama penerapan larangan mudik, Kamis (6/5/2021) (Istimewa) Tresno Setiadi/kompas.comPetugas Polres Brebes menghentikan kendaraan pemudik yang melintas Jalur Pantura Losasi Brebes, Jawa Tengah, untuk putar balik saat hari pertama penerapan larangan mudik, Kamis (6/5/2021) (Istimewa)

KOMPAS.com - Pemerintah memberlakukan larangan mudik Lebaran pada 6-17 Mei 2021.

Semua perjalanan dilarang, kecuali perjalanan dengan kebutuhan penting.

Namun, di saat mudik dilarang dan hampir semua akses dibatasi, justru WNA dapat leluasa masuk.

Seperti, kehadiran puluhan tenaga kerja asing (TKA) asal China melalui Bandar Udara Soekarno-Hatta, Selasa (4/5/2021) kemarin.

Pengamat menilai, pemerintah tak konsisten dalam menerapkan kebijakannya.

Baca juga: Lion Air Buka Rute Wuhan-CGK Angkut TKA China? Ini Penjelasan Kemenhub

Harus konsisten

Menanggapi hal tersebut, pengamat kebijakan publik Gabriel Lele meminta, agar Pemerintah menunjukkan konsistensinya dalam menetapkan kebijakan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Pemerintah dituntut untuk konsisten terkait kebijakannya. Jika untuk lalu lintas domestik sudah diberlakukan peniadaan dan pengetatan mudik, maka hal yang sama untuk lalu lintas internasional," kata Gabriel saat dihubungi, Jumat (7/5/2021).

Menurutnya, apabila pintu bagi WNA dibuka Pemerintah sama dengan berlaku diskriminatif terhadap warga negaranya sendiri.

Pemerintah memberi perlakuan istimewa terhadap WNA, sementara pada warganya sendiri justru membatasi pergerakannya.

Selain itu, Gabriel menilai masuknya WNA di saat seperti ini juga patut diketahui secara jelas urgensinya.

"Karena yang diberi perlakuan adalah WNA China, perlu dilacak urgensinya. Mengapa Cina? Bagaimana dengan WNA yang lain? Pemerintah tidak diperbolehkan memberikan perlakuan diskriminatif terhadap WNA mana pun kecuali terdapat alasan obyektif," sebut dosen Manajemen Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada itu.

Dia juga menyampaikan pandangannya terkait perlunya penerapan kebijakan "satu pintu" oleh Pemerintah terkait penanganan pandemi Covid-19.

Selama ini, publik kerap dihadapkan pada kebijakan yang antar instansi pemerintahan berbeda satu sama lain.

Misalnya Kementerian Perhubungan yang sempat menyebut Pemerintah tidak akan melarang mudik, padahal Pemerintah melarangnya.

Atau pernyataan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang meminta adanya dispensasi bagi para santri agar bisa kembali ke keluarga di saat Lebaran, yang kontradiktif dengan ketetapan Pemerintah untuk melarang semua masyarakat melakukan kegiatan mudik Lebaran

"Yang terpenting adalah Pemerintah segera menerapkan kebijakan 'satu pintu'. Integrasikan kebijakan lintas kementerian dan daerah supaya tidak ada kontradiksi semacam ini," pungkas Gabriel.

Baca juga: Titik Penyekatan Mudik 2021, Syarat dan Surat Izin Perjalanan Nonmudik


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X