Artis Masuk Politik, Haruskah Miliki Bekal Ilmu dan Pengalaman?

Kompas.com - 14/09/2020, 06:31 WIB
Lucky Hakim bersama Nina Agustin Dai Bachtiar saat di salah satu hotel di Bandung menerima surat rekomendasi dari Partai Gerindra. Kompas.com/ALWILucky Hakim bersama Nina Agustin Dai Bachtiar saat di salah satu hotel di Bandung menerima surat rekomendasi dari Partai Gerindra.

KOMPAS.com - Dalam setiap gelaran pesta demokrasi di negara ini baik tingkat pusat maupun daerah, kita kerap mendapati adanya sejumlah artis yang meramaikan bursa pencalonan pemimpin daerah maupun maju sebagai calon legislatif daerah hingga pusat.

Pun dengan Pilkada serentak yang jika sesuai rencana akan diadakan serentak pada Desember 2020 nanti.

Sederet nama artis kembali meramaikan pesta politik ini dengan maju menjadi calon pemimpin daerah.

Baca juga: Deretan Artis yang Telah Mendaftar Pilkada 2020

Salah satunya adalah Sahrul Gunawan, pesinetron ini didapuk menjadi calon wakil bupati Bandung Barat, berpasangan dengan Dadang Supriatna.

Masih ada juga nama-nama lain, sebut saja Adly Fairuz, Lucky Hakim, Firman Mutakin, hingga pedangdut Fadia A. Rafiq.

Padahal selama ini kita kerap sanksi, apakah para artis ini sebenarnya memiliki kapabilitas untuk duduk di kursi pemerintahan atau tidak.

Baca juga: Kenapa Banyak Artis Kerap Terlibat Prostitusi?

Tidak usah jauh-jauh, apakah dengan latar belakang keartisan yang dimiliki, apakah sesungguhnya mereka memiliki bekal pengetahuan politik baik teori maupun praktik yang cukup?

Peneliti dari Departemen Politik dan Hubungan Internasional Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menyebut, ternyata semua pengetahuan dan pengalaman itu memang tidak wajib dimiliki seseorang, termasuk artis, ketika pertama kali memutuskan masuk ke ranah politik.

"Saya yakin itu bisa sambil belajar ya, bisa sambil jalan," kata Arya saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (12/9/2020).

Baca juga: Ledakan di Lebanon, Bencana di Antara Pusaran Krisis Ekonomi dan Politik

Proses belajar

Penyerahan Format KPU B1 KWK dari Partai Demokrat oleh Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kepada calon bupati Bandung Dadang Supriatna yang didampingi calon wakil Bupati Sahrul Gunawan di Kantor DPP Partai Demokrat di Jakarta, Selasa (25/8/2020).Dokumentasi Dadang Supriatna-Sahrul Gunawan Penyerahan Format KPU B1 KWK dari Partai Demokrat oleh Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kepada calon bupati Bandung Dadang Supriatna yang didampingi calon wakil Bupati Sahrul Gunawan di Kantor DPP Partai Demokrat di Jakarta, Selasa (25/8/2020).

Halaman:

25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X