[HOAKS] Denda Rp 100.000 - Rp 150.000 bagi Mereka yang Tidak Pakai Masker di Jateng

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

KOMPAS.com - Sebuah pesan berantai dan unggahan di media sosial beredar, isinya menyebutkan ada denda atau sanksi yang diterapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah bagi masyarakat yang tidak patuh memakai masker.

Pesan tersebut banyak beredar di grup-grup percakapan WhatsApp dan media sosial pada Jumat (17/7/2020).

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memastikan bahwa informasi itu hoaks.

Narasi yang beredar

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, pesan berantai mengenai denda bagi yang tak mengenakan masker di Jawa Tengah itu beredar di berbagai grup percakapan Whatsapp pada Jumat (17/7/2020).

Dalam pesan yang beredar disebutkan bahwa pesan tersebut berdasarkan instruksi Gubernur Jawa Tengah.

Adapun denda bagi masyarakat yang tidak memakai masker yakni sebesar Rp 100.000 hingga Rp 150.000. 

Berikut rincian pesan tersebut:

Sesuai Instruksi Gubernur Jawa Tengah

Hasil Rapat Tim Gugus Tugas *_Covid 19_* Jateng sbb:
1. Akan diadakan PENILANGAN bagi yg tidak bermasker di muka umum TMT 27 Juli s.d 9 Agustus 2020 (14 hr) sebesar Rp.100.000 s.d Rp.150.000

2. Penilangan akan dilakukan Satpol PP, Polisi dan TNI atas nama *GUGUS TUGAS*.

3. Pengecualian jika:

1. Sedang Pidato
2. Sedang makan/minum
3. Sedang kardio tinggi(Olga joging untuk perkuat Jantung/Paru²).
4. Sedang Sesi foto sesaat.

4. Proses tilang berdenda ini & Kwitansi akan menggunakan e-tilang Via *apps PIKOBAR*. Dana denda akan masuk ke Kas Daerah sesuai peraturan.

5. Selama 14 hari ini mari kita saling mengingatkan dan saling memberi Masker & mari lebih disiplin jika tidak ingin terkena denda.

Demikian yang perlu disampaikan, agar dipatuhi dan disampaikan juga ke keluarga/Handai Taulan masing².

Bila dilapangan terjadi penilangan thd Kita ataupun keluarga tdk perlu NGOTOT ataupun keras kepala, lebih baik dipatuhi/ikuti.

Notes
- Walaupun instruksi Gubernur tentang Denda berlaku nanti tgl 27 Juli 2020, alangkah baiknya mulai dari Sekarang kita membiasakan untuk DISIPLIN lebih dulu, sehingga pada saat pelaksanaannya tdk Kaget lagi".

Selain tersebar di grup-grup percakapan WhatsApp, salah satu pengguna Facebook bernama Sabila Kurniawan juga mengunggah pesan yang sama.

Facebook: Sabila Kurniawan Tangkapan layar mengenai pesan terkait denda atau sanksi untuk masyarakat yang tidak pakai masker, yang disebut dikeluarkan oleh Pemprov Jateng.

Konfirmasi Kompas.com

Saat dikonfirmasi, Kepala Bagian Humas dan Protokoler Setda Pemprov Jawa Tengah, Lilik Henry, menegaskan, Pemprov Jateng tidak mengeluarkan informasi seperti yang pesan dan unggahan yang beredar tersebut.

"Informasi tersebut bukan dari Bapak Gubernur Jateng," ujar Lilik saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (17/7/2020).

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo melalui akun Twitter-nya, @ganjarpranowo, mengklarifikasi mengenai pesan yang beredar itu melalui sebuah video.

"Meluruskan pesan berantai yang tersebar di masyarakat tentang penegakan aturan protokol kesehatan serta penerapan denda. Saya pastikan kabar tersebut tidak benar alias HOAX. Mari bijak bermedsos dan menyebar kabar," tulis Ganjar dalam twitnya.

Meluruskan pesan berantai yang tersebar di masyarakat tentang penegakan aturan protokol kesehatan serta penerapan denda. Saya pastikan kabar tersebut tidak benar alias HOAX.

Mari bijak bermedsos dan menyebar kabar. pic.twitter.com/kZwN7YOgqp

— Ganjar Pranowo (@ganjarpranowo) July 17, 2020

Dalam video yang diunggahnya, Ganjar mengungkapkan bahwa pesan tersebut mungkin beredar di tempat yang telah menerapkan aturan denda atau sanksi bagi masyarakat yang tidak patuh dalam memakai masker, misalnya di Provinsi Jawa Barat.

Terkait wacana denda, Ganjar mengaku belum akan memberikan sanksi kepada warga yang tidak memakai masker.

Menurut Ganjar, Pemprov Jateng harus memikirkan kondisi sosiologis masyarakat dan cara yang harus dilakukan untuk menegakkan aturan terkait kedisiplinan pada protokol kesehatan.

"Kalau diskusi kami dengan para kepala daerah, sanksi (diusulkan) suruh membersihkan tempat umum, push up, gitu-gitu, ya ada yang setuju, ada yang tidak," ujar Ganjar.

Ia mengatakan, saat akan menerapkan sanksi, harus mempertimbangkan kondisi masyarakat.  

"Kalau denda sebanyak itu (Rp 100.000 sampai Rp 150.000), masa lagi pagebluk gini ya ra tegel (tidak tega) saya kasih denda kepada masyarakat seperti itu," ujar Ganjar.

"Ada banyak cara untuk bisa menghukum. Maka, saya lebih senang untuk mengedukasi dulu, bupati, wali kota, kades, kelompok masyarakat semua memberikan edukasi terlebih dahulu seoptimal mungkin," lanjut dia.