Jadi Keresahan, Bagaimana Sebenarnya Aturan Impor Sampah di Indonesia?

KOMPAS.com - Limbah impor dari negara maju ke Indonesia menjadi perhatian karena seringkali ditemukan menyalahi aturan.

Hingga 17 September 2019, bea cukai mencatat telah menindak lebih dari 2.041 kontainer di Pelabuhan Tanjung Perak, Batam, Pelabuhan Tanjung Priok, dan Tangerang.

Dari kontainer-kontainer berisi limbah yang masuk ke Indonesia, banyak diantaranya yang ternyata memiliki kandungan bahan berbahaya dan beracun (B3).

Kondisi tersebut dapat menjadi berbahaya apabila tidak terdeteksi dan lolos untuk didistribusikan.

Lantas, bagaimana impor limbah sebenarnya diatur di Indonesia?

Peraturan-Peraturan

Ketentuan tentang impor limbah di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan, baik Undang-Undang maupun Peraturan Menteri.

Aturan-aturan yang ada pada dasarnya terdiri atas dua jenis, yaitu yang mengizinkan dengan batasan atau prasyarat tertentu dan yang melarang tanpa memberikan batasan.

Baca juga: Ramai soal Pabrik Tahu yang Gunakan Sampah Plastik, Ternyata Sampahnya dari Limbah Impor

Pertama adalah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 84 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun sebagai Bahan Baku Industri.

Peraturan ini menggantikan Permendagri Nomor 31/M-DAG/PER/5/2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Nonbahan Berbahaya dan Beracun.

Permendagri Nomor 84 Tahun 2019 Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan bahwa:

Dengan peraturan menteri ini, Limbah Non B3 dapat diimpor.

Sementara, untuk jenis-jenis limbah non B3 yang dapat dapat diimpor pun telah diatur dalam lampiran peraturan tersebut.

Limbah tersebut hanya dapat digunakan untuk bahan baku industri.

Sementara, terkait larangan memasukkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) juga telah tertuang dalam UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LIngkungan Hidup.

Pada Pasal 69 ayat (1), diantaranya disebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan hal-hal berikut:

• Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundangundangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
• Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia
• Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
• Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;

Kemudian peraturan tentang limbah ini juga diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Pasal 29 Ayat (1) UU Pengelolaan Sampah diantarnya menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan hal-hal berikut:

• Memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
• Mengimpor sampah
• Mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun

Reekspor

Terkait dengan implementasi dari undang-undang ataupun peraturan yang ada, salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah adalah reekspor.

Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Kompas.com (19/11/2019) malam, Dirjen Sampah, Limbah, dan B3 (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rosa Vivien Ratnawati menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia telah melakukan ekspor kembali (reekspor) 428 kontainer sampah bercampur limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) ke negara asal.

Aksi ini merupakan upaya pemerintah atas importir sampah skrap plastik yang melanggar aturan.

Sementara terkait fakta-fakta tentang terus bertambahnya temuan impor bahan yang mengandung B3, menurut Vivien, penanganan importasi limbah ilegal memerlukan proses yang tidak sebentar.

"Perlu penguatan pemahaman antarinstansi terkait penanganannya, termasuk dalam melakukan pengawasan di border dan postborder. Diperlukan data dan informasi yang akurat serta prosedur yang jelas jika dilakukan pengembalian limbah ilegal tersebut ke negara asal," papar Vivien.