Bupatinya Ditangkap, di Mana Letak Kabupaten Penajam Paser Utara?

KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud.

Abdul Gafur ditangkap tim KPK di Jakarta bersama sejumlah orang. Dalam penangkapan tersebut, KPK total mengamankan 11 orang.

"Perlu kami sampaikan bahwa benar KPK kemarin telah melakukan giat tangkap tangan terhadap penyelenggara negara di wilayah Penajam Paser Utara atas dugaan penerimaan suap dan gratifikasi," ucap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, sebagaimana dikutip dari pemberitaan Kompas.com (13/1/2022).

Saat ini, tim KPK tengah melakukan pemeriksaan pada pihak-pihak terkait dalam OTT tersebut.

Lantas, di manakah letak Penajam Pasir Utara?

Seputar Penajam Pasir Utara

Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan kabupaten yang ada di wilayah Kalimantan Timur.

Kabupaten ini posisinya berada di antara Kabupaten Pasir, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kota Balikpapan.

Kabupaten Penajam Paser Utara adalah salah satu wilayah yang ditetapkan sebagai lokasi ibu kota baru di Kalimantan Timur.

Adapun wilayah lain yang juga ditetapkan sebagai ibu kota baru berada di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2018, Penajam Paser Utara memiliki luas wilayah sebesar 3.333,06 kilometer persegi.

Melansir Kompas.com 27 Agustus 2019, Penajam Paser Utara secara administratif merupakan suatu wilayah otonomi.

Akan tetapi secara budaya, Penajam Paser Utara sangat erat keterkaitannya dengan Kutai Kartanegara.

Hal ini karena wilayah Penajam Paser Utara yang disebut dengan Balikpapan Seberang sempat menjadi bagian dari Kutai Kartanegara.

Pada 1942, Penajam Paser Utara kemudian beralih menjadi bagian dari Kabupaten Paser.

Kemudian pada 10 April 2002, Kabupaten Penajam memekarkan diri menjadi kabupaten otonomi bernama Kabupaten Penajam Paser Utara.

Abdul Gafur Mas’ud yang menjadi Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara diketahui merupakan Ketua DPC Partai Demokrat Balikpapan.

Dirinya terpilih sebagai bupati untuk periode 2018-2023 dengan wakilnya Hangdam.

Abdul Gafur Mas'ud lahir di Balikpapan, 7 Desember 1987.

Selain sebagai bupati, Abdul adalah pendiri PT Petro Perkasa Indonesia.

Abdul juga aktif di organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), bahkan pernah menjadi Ketua Lemhanas Angkatan 4.

Salah satu kontroversi yang muncul selama menjabat, Abdul pernah menjadi perbincangan publik usai keputusannya membangun rumah dinas saat pandemi Covid-19 terjadi.

Adapun pembangunan itu menelan anggaran mencapai 34 miliar.

Pembangunan rumah jabatan tersebut telah diteken kontrak pada 23 Juni 2020 dan selesai kontrak sejak 11 Juni 2021.

Terkait OTT, saat ini status hukum Abdul akan ditentukan KPK dalam waktu 24 jam usai penangkapan.

"KPK memiliki waktu maksimal 24 jam untuk menentukan sikap dari hasil pemeriksaan yang masih berlangsung saat ini," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dikutip dari Kompas.com, Kamis (13/1/2022).

"Perkembangannya akan kami sampaikan lebih lanjut," tutur Ali.