Bagaimana Politik Etis Berakhir di Indonesia?

Rakyat belum merasakan manfaat dari upaya pembangunan yang digalakkan pemerintah Belanda.

Sebab, pembangunan itu lebih banyak melayani kepentingan negara induk dan kapitalis Belanda.

Baca juga: Trias van Deventer, Politik Balas Budi Belanda

Bahkan, mata pencaharian rakyat menjadi semakin tergantung pada pengusaha kapitalis yang menggunakan tanah dan tenaga kerja mereka sebagai uang sewa.

Secara ekonomi, sosial, dan politik, terdapat kesenjangan yang sangat besar antara pribumi dan kelompok asing. Adapun masyarakat pribumi tetaplah miskin.

Munculnya Pergerakan Nasional

Selama tahun-tahun terakhir Perang Dunia I, ketika kelaparan dan kemiskinan menjadi hal yang umum, kegagalan Politik Etis terlihat jelas dengan kesenjangan antara orang Eropa dan pribumi sangat mencolok.

Ada banyak dukungan untuk Politik Etis sejak 1900 hingga 1914, ketika kebijakan ini diterima secara luas.

Namun, masyarakat mulai bergerak dan mengkritik kegagalan Politik Etis sekitar tahun 1914.

Akibatnya, muncul banyak perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda.

Organisasi-organisasi pergerakan pun dibentuk untuk menyalurkan ketidakpuasan masyarakat.

Baca juga: Mengapa Belanda Mengeluarkan Kebijakan Preanger Stelsel?

Munculnya Pergerakan Nasional pun akhirnya membuat pemerintah Belanda khawatir karena dianggap sebagai ancaman bagi kelangsungan kolonialisme di Hindia Belanda.

Referensi:

• Oktavianuri, D. (2018). Politik Etis Dan Pergerakan Nasional. Pontianak: Derwati Press.