Setelah itu, disusun juga peraturan perundangan yang belum ada di Indonesia, agar amanat konstitusi dapat dilaksanakan dengan baik.
Beberapa penerapan tatanan baru dalam kebijakan politik pada masa pemerintahan Megawati adalah sebagai berikut.
Baca juga: Masa Reformasi di bawah Pemerintahan Megawati Soekarnoputri
Salah satu kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Megawati adalah melakukan langkah stabilisasi fiskal, memulihkan fungsi intermediasi perbankan, dan perbaikan ekonomi makro.
Selain itu, Megawati juga menerapkan kebijakan moneter yang dipraktikkan oleh Bank Indonesia untuk mengatasi inflasi dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar.
Kemudian, pada 2003, Megawati mengakhiri hubungan kerja sama dengan program reformasi, International Monetary Fund (IMF).
Setelah mengakhiri kerja sama dengan IMF, Megawati mengeluarkan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi sesudah berakhirnya Program IMF untuk menjaga stabilitas ekonomi makro.
Usaha lain yang dilakukan Megawati adalah kebijakan imbal beli untuk mendorong peningkatan ekspor nonmigas di Indonesia.
Strategi ini membuahkan hasil, di mana volume ekspor nonmigas terus meningkat mencapai 6 persen atau setara dengan 50,7 miliar dollar AS.
Baca juga: Pro dan Kontra Reformasi
Pada masa pemerintahannya, Megawati masih menghadapi kemiskinan di Indonesia, sehingga dikeluarkan kebijakan program pengentasan kemiskinan.
Dibentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK), dengan tujuan untuk menanggulangi masalah tersebut.
Kemudian, dicetuskan program beras rakyat miskin (raskin), yang dijual Rp 1.000 per kilo.
Sementara untuk bidang kesehatan, Megawati mengeluarkan Kartu Sehat, yaitu program pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin.
Usahanya pun terbayar, Megawati berhasil menurunkan angka kemiskinan penduduk dari 28 persen menjadi 18 persen.
Di bidang pendidikan, Megawati mengalokasikan dana untuk sektor pendidikan dan pendidikan luar sekolah.
Selain fokus pada bidang ekonomi dan sosial, Megawati juga memperhatikan kondisi keamanan negara.
Baca juga: Peran ABRI pada Masa Orde Baru