Masa Pemerintahan Megawati Soekarnoputri

Megawati merupakan pengganti Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang lengser pada 2001.

Pada masa pemerintahan Megawati, Indonesia masih menghadapi berbagai krisis di beberapa bidang.

Sebagian dari kebijakan Megawati Soekarnoputri membawa keberhasilan di berbagai bidang di tingkat politik dan pemerintahan.

Tahun 2004 menjadi akhir masa pemerintahan Megawati, setelah kalah suara dari Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pemilu Presiden 2004 putaran kedua.

Pengangkatan Megawati

Megawati Soekarnoputri adalah presiden ke-5 Indonesia yang dilantik pada 23 Juli 2001, dengan masa jabatan hingga 20 Oktober 2004.

Masa pemerintahan Megawati dimulai setelah Sidang Istimewa MPR pada 2001 dan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mengakhiri jabatannya sebagai presiden ke-4 Indonesia.

Sebelum resmi menjadi presiden Indonesia, Megawati Soekarnoputri menjabat sebagai wakil presiden Indonesia mendampingi Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001).

Sebagai putri presiden pertama Indonesia, Soekarno, Megawati sudah sangat dekat dengan lingkungan politik, meski awalnya tidak diizinkan untuk terjun ke dunia politik.

Megawati pun muncul sebagai primadona dalam kampanye partai politik, meski tergolong tidak terlalu banyak bicara.

Kiprahnya di dunia politik semakin gemilang saat terpilih menjadi anggota DPR/MPR, sampai akhirnya dipercaya menjadi wakil presiden Indonesia (1999-2001).

Setelah itu, Megawati Soekarnoputri menjabat sebagai presiden perempuan pertama Indonesia periode 2001-2004.

Kebijakan Megawati

Pada masa pemerintahan Megawati, Indonesia masih menghadapi krisis di berbagai bidang.

Untuk mengatasinya, berikut beberapa kebijakan pada masa pemerintahan Megawati.

Politik

Megawati Soekarnoputri berusaha membangun tatanan politik yang baru dengan memberlakukan amendemen UUD 1945.

Setelah itu, disusun juga peraturan perundangan yang belum ada di Indonesia, agar amanat konstitusi dapat dilaksanakan dengan baik.

Beberapa penerapan tatanan baru dalam kebijakan politik pada masa pemerintahan Megawati adalah sebagai berikut.

Ekonomi

Salah satu kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Megawati adalah melakukan langkah stabilisasi fiskal, memulihkan fungsi intermediasi perbankan, dan perbaikan ekonomi makro.

Selain itu, Megawati juga menerapkan kebijakan moneter yang dipraktikkan oleh Bank Indonesia untuk mengatasi inflasi dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar.

Kemudian, pada 2003, Megawati mengakhiri hubungan kerja sama dengan program reformasi, International Monetary Fund (IMF).

Setelah mengakhiri kerja sama dengan IMF, Megawati mengeluarkan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi sesudah berakhirnya Program IMF untuk menjaga stabilitas ekonomi makro.

Usaha lain yang dilakukan Megawati adalah kebijakan imbal beli untuk mendorong peningkatan ekspor nonmigas di Indonesia.

Strategi ini membuahkan hasil, di mana volume ekspor nonmigas terus meningkat mencapai 6 persen atau setara dengan 50,7 miliar dollar AS.

Sosial

Pada masa pemerintahannya, Megawati masih menghadapi kemiskinan di Indonesia, sehingga dikeluarkan kebijakan program pengentasan kemiskinan.

Dibentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK), dengan tujuan untuk menanggulangi masalah tersebut.

Kemudian, dicetuskan program beras rakyat miskin (raskin), yang dijual Rp 1.000 per kilo.

Sementara untuk bidang kesehatan, Megawati mengeluarkan Kartu Sehat, yaitu program pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin.

Usahanya pun terbayar, Megawati berhasil menurunkan angka kemiskinan penduduk dari 28 persen menjadi 18 persen.

Di bidang pendidikan, Megawati mengalokasikan dana untuk sektor pendidikan dan pendidikan luar sekolah.

Selain fokus pada bidang ekonomi dan sosial, Megawati juga memperhatikan kondisi keamanan negara.

Megawati menjalin hubungan kerja sama internasional, khususnya bersama Asia Tenggara untuk melawan terorisme.

Hasilnya, diterbitkan Perpu tentang antiterorisme yang kemudian diresmikan menjadi UU Antiterorisme. Berkat UU ini, pelaku bom Bali tahun 2002 ditangkap dan dihukum mati.

Hukum

Hakim dan petugas pengadilan pada masa kepemimpinan Megawati acap kali tidak bekerja maksimal dan tidak sedikit yang korup.

Oleh sebab itu, Megawati menerapkan beberapa kebijakan hukum di Indonesia, yaitu:

Peristiwa penting

Terdapat beberapa peristiwa penting pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, salah satunya terjadi Bom Bali 2002.

Kala itu, dua bom meledak di Sari Club dan Paddy's Pub di Kuta, sementara satu bom meledak di dekat Konsulat Amerika Serikat, Denpasar.

Hanya dalam waktu satu menit, bom tersebut meruntuhkan atap yang kemudian menimpa orang-orang di bawahnya.

Puluhan bangunan yang ada di radius 10 hingga 20 meter dari lokasi pun mengalami kerusakan berat.

Saking kuatnya ledakan bom itu, kantor biro perjalanan yang ada di samping Sari Club juga rata dengan tanah.

Pelaku di balik peristiwa bom Bali adalah penduduk Indonesia asli, yakni Ali Imron, Amrozi, dan Imam Samudera.

Dengan adanya UU Antiterorisme yang dikeluarkan oleh Presiden Megawati, pelaku bom Bali ditangkap dan dihukum mati.

Amrozi dan Imam Samudera divonis hukuman mati, sedangkan Ali Imron dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.