Nawaksara, Pidato Pertanggungjawaban Soekarno yang Ditolak MPRS

III. Hubungan Politik dan Ekonomi

Pada bagian ini, Soekarno kembali mengingatkan mengenai masalah ekonomi, keuangan, dan pembangunan (Ekubang) yang tidak bisa dipisahkan dari masalah politik.

Justru masalah Ekubang harus didasari dengan manifesto politik buatan Soekarno.

IV. Detail ke-DPR

Soekarno mengatakan bahwa detail dari tugas DPR tidak perlu dibahas dalam Sidang Umum MPRS.

Sudah seharusnya semua ditentukan pemerintah bersama-sama dengan DPR, dalam rangka memurnikan pelaksanaan UUD 1945.

Baca juga: Soekarno Presiden Seumur Hidup: Latar Belakang dan Kontroversinya

V. Tetap Demokrasi Terpimpin

Soekarno mengingatkan, bahwa UUD 1945 memungkinkan Mandataris MPRS untuk secara lekas dan tepat bertindak dalam keadaan darurat demi keselamatan negara, rakyat, dan revolusi.

Sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959, revolusi juga terus mengalami peningkatan yang kemudian mengharuskan semua lembaga-lembaga demokrasi bergerak lebih cepat tanpa menyelewengkan Demokrasi Terpimpin ke arah Demokrasi Liberal.

VI. Merintis Jalan ke Arah Pemurnian Pelaksanaan UUD 1945

Soekarno menjelaskan kembali tentang rencana pemurnian UUD 1945.

VII. Wewenang MPR dan MPRS

Soekarno berharap bahwa dalam rangka pemurnian UUD 1945, MPRS tidak melupakan tugas dan fungsi mereka.

Baca juga: Mengapa Soekarno Dipilih Menjadi Presiden?

VIII. Kedudukan Presiden dan Wakil Presiden

Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa pemilihan jabatan presiden dan wakil presiden, masa jabatan, dan isi sumpahnya, memiliki tujuan agar terjaminnya kesatuan pandangan, kesatuan pendapat, kesatuan pikiran, dan kesatuan tindakan.

IX. Penutup

Pada bagian penutup, Soekarno lebih menjelaskan tentang asal-usul penamaan pidatonya, Nawaksara.

Kenapa Nawaksara ditolak?

Hal yang dikemukakan dalam Nawaksara cenderung memberi amanat, bukan pertanggungjawaban sebagaimana diminta oleh MPRS.

Dalam Nawaksara juga sama sekali tidak disinggung masalah G30S, sehingga MPRS mengirim nota kepada presiden agar melengkapi pertanggungjawabannya.

Khususnya mengenai sebab-sebab terjadinya G30S, beserta epilognya, dan kemunduran ekonomi serta akhlak.

Nota ini dikirim oleh pimpinan MPRS pada 22 Oktober 1966.

Baca juga: De-Soekarnoisasi, Upaya Soeharto Melemahkan Pengaruh Soekarno

Pelengkap Nawaksara

Sebagai jawaban atas penolakan MPRS terhadap Nawaksara, pada 10 Januari 1967, Soekarno menyampaikan laporan tertulis.