Nawaksara, Pidato Pertanggungjawaban Soekarno yang Ditolak MPRS

Laporan tersebut disebut sebagai Pelengkap Nawaksara atau Pel-Nawaksara.

Namun, ternyata isi Pel-Nawaksara tidak meredakan keadaan, justru mengakibatkan situasi semakin menajam.

Pasalnya, Presiden Soekarno menolak untuk memberi pertanggungjawaban tentang G30S.

Menurut Soekarno, peristiwa itu tidak termasuk dalam GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) yang harus dipertanggungjawabkan olehnya selaku Mandataris MPRS.

Presiden Soekarno menilai, masalah semacam itu dapat diselesaikan presiden bersama DPR-GR, bukan MPRS.

Baca juga: Tragedi Cikini 1957, Upaya Pembunuhan Soekarno

Hampir sama dengan Nawaksara, Pel-Nawaksara juga mendapat nasib tragis karena ditolak MPRS.

Tidak hanya itu, Pel-Nawaksara bahkan dikecam luas oleh berbagai lapisan masyarakat.

Hingga akhirnya, lahirlah TAP MPRS No.XXXIII/1967, sebuah ketetapan yang berisi penggulingan kekuasaan Presiden Soekarno.

Referensi: 

• Departemen Tenaga Kerja. (1992). Sejarah Departemen Tenaga Kerja, Republik Indonesia. Jakarta: Departemen Tenaga Kerja.