Konferensi Malino: Latar Belakang, Konferensi Malino, dan Hasil

Mereka diminta untuk turut hadir dan berpartisipasi dalam konferensi guna membahas struktur pemerintahan di Indonesia bagian Timur.

Total ada 53 delegasi dan penasehat dari seluruh Indonesia bagian Timur, termasuk Kalimantan dan Papua Barat, serta Bangka Belitung. 

Dalam konferensi yang dipimpin Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van Mook dibentuk Komisariat Umum Pemerintah untuk Kalimantan dan Timur Besar.

Selain itu, diangkat pula Dewan Kepala-Kepala Departemen untuk urusan kenegaraan.

Dewan tersebut adalah:

1. Sukawati (Bali)
2. Najamuddin (Sulawesi Selatan)
3. Dengah (Minahasa)
4. Tahya (Maluku Selatan)
5. Liem Tjae Le (Bangka, Belitung, Riau)
6. Ibrahim Sedar (Kalimantan Selatan)
7. Oeray Saleh (Kalimantan Barat)

Konferensi Malino dilaksanakan tanggal 15 Juli - 25 Juli 1946 dengan dihadiri 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan dan Timur Besar.

Mereka membahas mengenai rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia.

Kemudian, mereka juga mendiskusikan mengenai rencana pembentukan negara yang meliputi daerah-daerah di Indonesia bagian Timur. 

Selama 10 hari konferensi dilaksanakan, para peserta konferensi terpecah menjadi dua kubu, kubu pro-Republik dan pro-Federal.

Tanggal 16 Juli 1946, van Mook menyampaikan pidatonya yang berisikan bahwa penting jika negara-negara dalam federasi Indoensia ditempatkan dalam posisi untuk memerintah wilayahnya sendiri.

Awalnya, para delegasi setuju bahwa kolonialisme tidak boleh kembali ke Indonesia.

Akan tetapi, seiring konferensi berjalan, rasa ragu atas usulan pembentukan Negara Indonesia Timur muncul.

Gagasan ini tidak boleh diteruskan sebelum mendengar pendapat dari rakyat di Jawa dan Sumatera. 

Baca juga: Negara Sumatera Timur (RIS)

Hasil Konferensi Malino

Tiga bulan setelah konferensi, delegasi dari kelompok minoritas bertemu di sebuah konferensi di Pangkal Pinang, Bangka.

Dalam konferensi tersebut, mereka menyatakan dukungan atas usulan di Malino.

Karena ketidakstabilan politik di Kalimantan, diputuskan untuk fokus mendirikan negara federal di wilayah Timur Besar.

Bulan November, Belanda mencapai kesepakatan pertama dengan pihak republik dan mengakui otoritas republik atas Jawa, Madura, dan Sumatera. 

Sementara itu, peraturan mengenai pembentukan pemerintahan diputuskan dalam konferensi berikutnya di Denpasar, Bali, bulan Desember 1946. 

Referensi: 

• Ricklefs, M.C. (2008). A History of Modern Indonesia Since c. 1300. London: MacMillan.