Pelaksanaan Pemilu pada Masa Orde Baru

KOMPAS.com - Masa pemerintahan Presiden Soeharto disebut sebagai zaman Orde Baru (Orba) dan terkenal dengan rezimnya yang otoriter.

Periode Orde Baru di Indonesia berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998.

Selama masa Orde Baru, Indonesia menerapkan sistem Demokrasi Pancasila, meski pelaksanaannya masih jauh dari arti kata demokrasi yang sesungguhnya.

Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi, pemerintah Indonesia di masa Orde Baru menggelar pemilihan umum (pemilu).

Pelaksanaan pemilu pada masa Orde Baru dilakukan sebanyak enam kali, yaitu pada 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

Bagaimana pelaksanaan pemilu pada masa Orde Baru?

Baca juga: Mengapa Pemilu 1955 Disebut Paling Demokratis di Indonesia?

Partai peserta pemilu Orde Baru

Pemilu pada masa Orde Baru, dilaksanakan sebanyak enam kali, yang dimulai pada 1971 dan pemilu terakhir berlangsung pada 1997.

Dari enam kali pemungutan suara tersebut, hanya Pemilu 1971 yang diikuti oleh 10 partai politik (parpol).

Sepuluh parpol yang dimaksud adalah Golkar, PNI, NU, PSII, Parmusi, IPKI, Perti, Parkindo, Murba, dan Partai Katolik.

Setelah Pemilu 1971, pemungutan suara di masa Orde Baru hanya diikuti tiga partai politik.

Hal itu berkaitan dengan kebijakan penyederhanaan partai politik pada masa Orde Baru, yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas politik di Indonesia. Sistem ini digagas oleh Presiden Soeharto.

Partai yang mengikuti pemilu pada masa Orde Baru setelah 1971, yaitu:

• Partai Demokrasi Indonesia (PDI): PDI merupakan penggabungan dari PNI, Parkindo, Murba, IPKI, dan Partai Katolik.
• Partai Persatuan Pembangunan (PPP): PPP merupakan penggabungan dari partai NU, Parmusi, PSII, dan Perti.
• Golongan Karya (Golkar)

Baca juga: Pemilu Tahun 1977: Peserta, Tujuan, dan Pemenang

Pemenang pemilu Orde Baru

Berikut ini data perolehan suara dan pemenang pemilu Orde Baru dari 1971 sampai 1997.

Data perolehan suara Pemilu 1971

Data perolehan suara Pemilu 1977

Baca juga: Pemilu Tahun 1997: Peserta, Pelaksanaan, dan Pemenang

Data perolehan suara Pemilu 1982

Data perolehan suara Pemilu 1987

Data perolehan suara Pemilu 1992

Baca juga: Serangan Fajar, Politik Uang Jelang Pemilu

Data perolehan suara Pemilu 1997

Kecurangan Pemilu Orde Baru

Selama pemilu Orde Baru, kemenangan didominasi oleh Golkar berkat kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif.

Pemilihan umum dikendalikan sepenuhnya oleh rezim, agar selalu menang Golkar dan partai politik lainnya memiliki keterbatasan dalam menyuarakan pendapat politik mereka.

Melalui operasi khusus, jika suatu partai terindikasi kritis terhadap pemerintah, pimpinannya akan didepak dari partai.

Kecurangan lainnya yaitu, para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dipaksa oleh pemerintah Orde Baru untuk memberikan suara kepada Golkar.

Caranya, pemerintah membentuk Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) sebagai wadah satu-satunya bagi pegawai negeri.

Korpri kemudian dimasukkan sebagai bagian dari Golkar.

Baca juga: 6 Asas Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia

Selain melalui kekuatan pemerintah, Golkar juga disokong oleh dukungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Peran ABRI dan pemerintah dalam keanggotaan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu) juga merupakan upaya memenangkan Golkar.

Guna memastikan kemenangan Golkar pada pemilu, ABRI dan Pemerintah terus melakukan berbagai manuver, termasuk tindakan kekerasan terhadap aktivis partai politik dan kecurangan dalam proses penyelenggaraan pemilu.

Kekerasan tersebut berupa intimidasi, ketidakadilan, tekanan, dan teror. Itulah mengapa, Golkar bisa menang mutlak selama enam putaran pemilu di era Orde Baru.

Baca juga: Sejarah Pemilu Pertama di Indonesia

Lahirnya gerakan golput

Golongan putih atau disingkat golput, adalah orang yang tidak memberikan suara atau tidak memilih satu pun calon pemimpin dalam proses pemungutan suara.

Golput merupakan sebuah gerakan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia sebagai bentuk protes terhadap kecurangan di dalam pemilu selama masa Orde Baru.

Masyarakat sudah muak dengan kecurangan pemerintah, di mana pemilu dilakukan semata-mata untuk formalitas saja.

Gerakan golput dilakukan dengan berbagai cara, biasanya dengan mengajak peserta pemilu untuk mencoblos di luar gambar partai atau di bidang putih supaya surat suara tidak sah.

Referensi:

• Liddle, R William. 1992. Pemilu-pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik. Jakarta: LP3ES.