Perjanjian Diplomatik Indonesia dalam Mempertahankan Kemerdekaan

Pemerintah RI dan Belanda pada 17 Agustus 1947 sudah lebih dulu sepakat untuk melakukan gencatan senjata sampai Perjanjian Renville disetujui, tetapi perang terus berlanjut.

Sampai akhirnya Perjanjian Renville ditandatangani pada 17 Januari 1948 antara Indonesia dengan Belanda di atas geladak kapal perang Amerika Serikat yang berlabuh di Jakarta. 

Isi dari Perjanjian Renville:

1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. 
2. Disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. 
3. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. 

Baca juga: Mengapa Perjanjian Linggarjati Merugikan Indonesia?

Perjanjian Roem-Royen 

Perjanjian Roem Royen dibentuk oleh Indonesia dan Belanda untuk menyelesaikan konflik di awal kemerdekaan. 

Perjanjian tersebut kemudian ditandatangani pada 7 Mei 1949.

Isi dari perjanjian Roem-Royen sebenarnya untuk mempertegas kesediaan berdamai antara kedua belah pihak, Indonesia dan Belanda. 

Memiliki proses yang sangat alot, pertemuan ini pun perlu dihadiri oleh Mohammad Hatta juga Sri Sultan Hamengkubuwono IX. 

Dalam perjanjian ini, pihak delegasi Republik Indonesia menyatakan bersedia untuk:

1. Mengeluarkan perintah kepada pengikut Republik yang bersenjata untuk menghentikan Perang Gerilya. 
2. Bekerjasama mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan.
3. Turut serta dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) untuk mempercepat "penyerahan" kedaulatan yang sungguh lengkap kepada Negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat. 

Perjanjian Roem-Royen untuk Belanda yaitu:

1. Belanda menyetujui kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta. 
2. Menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik.
3. Tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara yang ada di daerah yang dikuasai oleh RI sebelum tanggal 19 Desember 1948 dan tidak akan meluaskan negara atau daerah dengan merugikan Republik. 
4. Menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat. 
5. Berusaha dengan sesungguh-sungguhnya supaya KMB segera diadakan setelah pemerintah Republik kembali ke Yogyakarta. 

Baca juga: Perjanjian Internasional: Pengertian Para Ahli, Klasifikasi, Tahapan, dan Contohnya

Konferensi Inter Indonesia I 

Pada 19 Juli 1949, diselenggarakan Konferensi Inter Indonesia I yang dipimpin oleh Drs. Mohammad Hatta. 

Konferensi tersebut masih terkait dengan Perjanjian Roem Royen yang ditandatangani pada 7 Mei 1949. 

Salah satu isi dari perjanjian tersebut berbunyi "RI akan turut serta dalam KMB dengan maksud mempercepat penyerahan kedaulatan tidak bersyarat". 

Oleh karena itu, sebelum KMB diselenggarakan, perlu terlebih dulu diadakan pendekatan antara RI dengan BFO (Bijeenkomst Voor Federal Overleg atau Pertemuan Musyawarah Federal).

Untuk itu, pada 19 sampai 22 Juli 1949, diadakan Konferensi Inter Indonesia I (KII) yang diselenggarakan di Hotel Toegoe, Yogyakarta. 

KII pertama ini membahas tentang pembentukan RIS (Republik Indonesia Serikat) terutama mengenai susunan dan hak-hak negara bagian atau otonom.