Perubahan Iklim Bisa Sebabkan Krisis Air Bersih di Indonesia, Ini Penjelasan BMKG

Permasalahan sumber daya air di Indonesia

Staf ahli Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bidang Sumber Daya Air Firdaus Ali, mengatakan terdapat sejumlah permasalahan sumber daya air di Indonesia.

Permasalahan tersebut seperti adanya kendala akses air bersih, belum meratanya pengelolaan terpadu limbah domestik, kekeringan atau melimpahnya air (banjir), krisis air bersih, genangan banjir, ancaman rob, dan lainnya.

Dalam mengatasi hal tersebut, diperlukan pengambilan keputusan yang cepat dan berani mengambil risiko sehingga tidak terjadi krisis air bersih.

Selain itu, perlu pelaksanaan yang didukung kerja tim yang solid, pengawasan infrastruktur yang dibangun supaya dipelihara sesuai standar dan pengawasan detail dan konsisten.

Baca juga: Penurunan Jumlah Hewan Bikin Tanaman Sulit Beradaptasi dengan Perubahan Iklim

Secara terpisah, Direktur Jenderal SDA Kementerian PUPR Jarot Widyoko menuturkan bahwa persoalan sumber daya air menjadi perhatian bersama.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah banyaknya air hujan yang tidak diserap ke dalam tanah, tetapi dibuang ke selokan.

Infrastuktur masyarakat, ujar Jarot, belum berorientasi pada penyerapan air hujan ke dalam tanah, sehingga air dibuang ke selokan dan menuju hilir dengan cepat tanpa diserap tanah. Seiring dengan hal tersebut, daerah resapan air tidak pernah bertambah bahkan berkurang.

"Hujan tidak diserap, sungai tidak bertambah lebar. Tampungan air berkurang karena air menuju selokan," kata dia.

Terdapat tantangan besar dalam membuat infrastruktur tangguh perubahan iklim. Pembangunan harus mengikuti arah perubahan iklim dan laju perubahan tata guna lahan, sehingga krisis air bersih tidak terjadi seiring menyempitnya kawasan resapan air.

"Kalau kita diam maka dapat terjadi bencana. Untuk menghadapi tantangan perubahan iklim, dibutuhkan kualitas udara dan air yang lebih baik, koordinasi multisektor, keterlibatan sektor swasta dalam penguatan ketahanan infrastruktur," jelas Jarot.

BMKG, Kementerian PUPR, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan melakukan sejumlah kolaborasi, seperti identifikasi jenis data dan informasi iklim yang relevan untuk desain infrastruktur sumber daya air.

Hal tersebut meliputi revitaliasi Sistem Informasi Hidrometeorologi, Hidrologi dan Hidrogeologi (SIH3) dengan menambahkan parameter berbasis DAS yang terintegrasi dengan perubahan iklim, penyampaian karakteristik kondisi iklim terkini dan proyeksi iklim 100 tahun kedepan beserta potensi dampaknya, serta penyampaian sistem tata kelola Sumber Daya Air (SDA) dan kebutuhan masa depan.

Baca juga: Atmosfer Meningkat karena Perubahan Iklim, Ini Dampaknya untuk Pesawat

Selanjutnya, analisis komprehensif pengaruh perubahan iklim terhadap potensi serta tren dan karakteristik mitigasi bencana hidrometeorologi (Kajian Hidro-klimatologi) termasuk pilihan adaptasi tata kelola air masa depan, serta mengintegrasikan parameter perubahan iklim di dalam perencanaan dan desain infrastruktur sumber daya air.

"Untuk mengakselerasi rencana aksi tersebut, maka perlu dibentuk tim kerja untuk melaksanakan kajian di tingkat nasional sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2021 dan tim kerja tingkat lokal terutama untuk wilayah prioritas," papar Dwikorita.

Selain itu, ujarnya, diperlukan dorongan Balai Besar Wilayah Sungai / Balai Wilayah Sungai Kementerian PUPR serta Balai Besar Wilayah BMKG dan Stasiun BMKG untuk segera berkoordinasi di wilayah masing-masing di berbagai daerah di Indonesia dengan pihak terkait, untuk menindaklanjuti dan menyusun SOP bersama dalam mewujudkan tata kelola air yang terpadu.