Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
BRIN
Badan Riset dan Inovasi Nasional

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. BRIN memiliki tugas menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi.

"Green Swan Strategy": Menghadapi Perubahan Iklim dengan Solusi Revolusioner

Kompas.com - 20/05/2024, 15:35 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Oleh : Benita Dian Purnamasari

PERUBAHAN iklim adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi manusia saat ini. Dampaknya telah dirasakan di seluruh dunia, dari kenaikan suhu global hingga intensifikasi bencana alam.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi yang revolusioner dan progresif.

Baca juga: Tempat Pembuangan Sampah Jadi Penyebab Terjadinya Perubahan Iklim

Salah satu solusi yang menjanjikan adalah apa yang dikenal sebagai "Green Swan Strategy" – sebuah pendekatan yang menggabungkan kebijakan hijau, inovasi teknologi, dan kolaborasi internasional untuk mempercepat transisi ke ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam konteks perubahan iklim, Green Swan merujuk pada perubahan mendadak dan drastis dalam sistem ekonomi dan ekologi yang disebabkan oleh dampak yang tidak terduga dari perubahan iklim.

Ini adalah fenomena yang berlawanan dengan "Black Swan", yang merupakan peristiwa langka yang tidak terduga dan seringkali memiliki dampak yang merusak dalam konteks risiko keuangan.

Green Swan Strategy melibatkan serangkaian langkah konkret untuk memitigasi dampak perubahan iklim dan mempercepat transisi ke ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu aspek kunci dari strategi ini adalah memperkuat kebijakan hijau di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Hal ini mencakup pengurangan emisi karbon, investasi dalam energi terbarukan, perlindungan dan rehabilitasi ekosistem, dan promosi pertanian berkelanjutan.

Di tingkat nasional, pemerintah perlu mengadopsi kebijakan yang mengarah pada pengurangan emisi karbon secara signifikan.

Ini dapat mencakup penetapan target ambisius untuk pengurangan emisi, pengenaan pajak karbon atau harga karbon, subsidi untuk energi terbarukan, dan penghapusan subsidi untuk bahan bakar fosil.

Baca juga: Perubahan Iklim Ancam Keamanan Pangan di Masa Depan

Pasar karbon adalah mekanisme yang memungkinkan perusahaan atau negara untuk membeli atau menjual izin untuk menghasilkan emisi karbon.

Dengan memasukkan harga pada emisi karbon, pasar karbon memberikan insentif ekonomi bagi pengurangan emisi dan mempromosikan inovasi teknologi yang ramah lingkungan.

Namun, untuk mencapai keadilan dalam implementasi pasar karbon, beberapa pertimbangan harus diperhatikan.

Pertama-tama, penting untuk memastikan bahwa negara-negara yang lebih mampu tidak memanfaatkan pasar karbon sebagai alat proteksionisme perdagangan yang merugikan negara-negara berkembang.

Hal ini dapat dicapai melalui kerja sama internasional dan perjanjian yang adil mengenai distribusi izin emisi karbon. Selain itu, pemerintah harus mendorong inovasi teknologi hijau dan memberikan insentif bagi perusahaan yang berinvestasi dalam solusi ramah lingkungan.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com