Meski Jadi "Pulau Lengkap", Masyarakat Pulau Maitara Masih Terimpit Persoalan Tanah

Kompas.com - 27/05/2022, 20:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah masyarakat Pulau Maitara, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, masih dihadapkan persoalan tanah yang masuk ke dalam kawasan hutan.

Padahal, Pulau Maitara secara administrasi termasuk pulau yang sudah lengkap terpetakan. Baik itu kawasan hutan maupun areal penggunaan lain (APL).

Di samping itu, telah dicanangkan menjadi Pulau Reforma Agraria sejak tahun 2021. Berdasarkan kesepakatan antara Kantor Pertanahan Kota Tidore Kepulauan dan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.

Yakni dengan pelaksanaan penataan aset, penataan akses, infrastruktur, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Baca juga: Urus Sertifikat Tanah Melalui PTSL, Gratis atau Berbayar?

Menurut Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra, meski masih ada persoalan tanah, kegiatan ekonomi harus terus berjalan.

"Sekarang ini yang jelas kalau memang sudah ada pemanfaatan, manfaatkan dan jaga dengan baik sambil diproses pelepasan kawasan hutannya," ujarnya dalam keterangan pers, Jumat (27/05/2022).

Pulau Maitara sebagai Pulau Lengkap mengartikan bahwa semua bidang sudah terpetakan. Hal itu bisa menjadi modal untuk mengangkat persoalannya ke Pemerintah Pusat.

"Itu kan semacam pernyataan bahwa ini Pulau Lengkap, namun masih terkendala dengan pendaftaran tanah masyarakat yang berada dalam kawasan hutan," imbuh Surya Tjandra.

Kehadiran Kementerian ATR/BPN dalam hal ini bertujuan agar masyarakat memiliki sertipikat Hak atas Tanah yang dapat dijadikan sebagai modal usaha.

Baca juga: Sudah Tahu Beda Sertifikat dengan Buku Tanah? Ini Jawabannya

Menurutnya, Kementerian ATR/BPN akan terus berupaya untuk menyelesaikan tumpang tindih antara penguasaan masyarakat dengan kawasan hutan.

Agar masyarakat Pulau Maitara memiliki sertifikat hak atas tanah yang dapat dijadikan sebagai modal usaha dan menunjang perekonomian.

"Buat saya, Pulau Maitara sudah lengkap sebetulnya. Dan kelengkapan itulah yang sebagai modal untuk memperjuangkan apa yang menjadi harapan masyarakat," tandas Wamen ATR/Waka BPN.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.