Percepat Pendaftaran Tanah di Halmahera Barat, Surya Tjandra Minta BPHTB Digratiskan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Surya Tjandra meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat memberikan strategi untuk mempercepat pendaftaran tanah di wilayah itu.

Salah satunya dengan memberikan keringanan berupa penggratisan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

"Pemda dapat membantu menggratiskan BPHTB (pada pendaftaran pertama saja). Setelah itu, pada proses peralihan dan lainnya pemda mendapatkan pajak secara terus menerus," terang Surya dilansir dari laman Kementerian ATR/BPN, Rabu (25/5/2022).

Surya melanjutkan, Kementerian ATR/BPN membutuhkan peran Pemerintah Daerah (Pemda) dalam melaksanaka Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai salah satu Program Strategis Nasional (PSN).

Tujuannya, untuk mendaftarkan seluruh bidang tanah hingga ke seluruh penjuru Indonesia.

Oleh karena itu, peran Pemda dalam pelaksanaan PTSL sangat penting karena menyentuh masyarakat secara langsung.

Baca juga: Belum Semua Wilayah Maluku dan Maluku Utara Tercakup Peta Zona Nilai Tanah

Menurutnya, tidak semua masyarakat, khususnya di wilayah tersebut, menyadari pentingnya sertifikasi sebagai bentuk kepastian hukum hak atas tanahnya.

"Jadi masih ada sebagian masyarakat yang tidak semangat dan tidak ingin diterbitkan sertipikat. Kalau memang target ingin tercapai, kita butuh bantuan dari Pemda untuk meyakinkan masyarakat," tambah Surya.

Bupati Halmahera Barat James Uang menguatarkan bahwa pihaknya siap berkoordinasi atas program yang telah dikerjakan Pemda dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam bidang pertanahan. 

Dia juga berharap, kunjungan kerja (kunker) yang dilakukan oleh Surya ke Halmahera Barat dapat menyelesaikan beberapa masalah yang dihadapi.

"Pada kunjungan Bapak Wakil Menteri hari ini ,ami berharap dapat menyelesaikan status tanah pemerintah agar tidak tumpang tindih, aset-aset Pemda agar dapat disertifikasi serta dituntaskan sehingga ada kejelasan status di wilayah tersebut," katanya.

Sementara Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil BPN Provinsi Maluku Utara Abdul Azis mengharapkan dukungan penuh Pemda dalam percepatan PTSL di wilayah tersebut.