Gedung Kementerian Mana yang Dibangun Terlebih Dahulu di IKN?

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melaksanakan prosesi penyatuan tanah dan air dari 34 provinsi di seluruh di Indonesia, Senin (14/3/2022).

Prosesi tersebut dilaksanakan di kawasan Titik Nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Dengan diselesaikannya prosesi tersebut, maka menjadi tanda segera dimulainya pembangunan IKN Nusantara.

Baca juga: Ini Merek dan Harga Tenda yang Digunakan Jokowi Kemah di IKN

"Pada hari ini kita hadir bersama-sama di sini dalam rangka sebuah cita-cita besar dan pekerjaan besar yang akan kita segera mulai yaitu pembangunan Ibu Kota Nusantara," ujar Jokowi dikutip dari siaran langsung Kompas TV saat memberikan sambutan usai prosesi tersebut, Senin (14/3/2022).

Dari sekian banyak kementerian di Indonesia, mana yang akan menjadi prioritas awal pembangunannya di IKN Nusantara?

Dalam data Executive Summary Urban Design Development Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN yang diterima Kompas.com, empat Kementerian Koordinator (Kemenko) akan menjadi prioritas pertama pembangunan IKN pada tahun 2021-2024.

Setidaknya, ada empat Kemenko yang dibangun terlebih dahulu di IKN Nusantara yakni Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) dan Kemenko Bidang Perekonomian.

Baca juga: IKN Nusantara Jadi Pusat Saraf Kalimantan Timur

Kemudian, Kemenko Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), dan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

Kemenkomarves sebagai Kemenko pertama yang akan dibangun dengan luas area 2,44 hektar dan gross floor area (GFA) atau luas lantai kotor 48.800 meter persegi. Ini dapat menampung 3.253 Aparatur Sipil Negara (ASN).

Lalu, kemenko kedua adalah Kemenko Bidang Perekonomian yang dibangun di atas lahan 2,75 hektar dengan luas lantai kotor 55.000 meter persegi untuk 3.367 ASN.

Ketiga ada Kemenko Polhukam dengan luas area dan lantai kotor masing-masing seluas 3,29 hektar dan 52.460 meter persegi yang bisa menampung 3.509 ASN.

Sementara yang keempat ada Kemenko PMK dengan luas area 3,65 hektar dan lantai kotor 54.750 meter persegi. Adapun dengan luas tersebut menampung 3.650 ASN.

Baca juga: Menerka Lokasi Istana Negara IKN Nusantara, Apakah di Titik Nol?

Namun, ada dua lagi yang akan menjadi prioritas yaitu Lembaga Tipe A dengan luas area 1,67 hektar dan lantai kotor seluas 33.400 meter persegi yang menampung 2.227 ASN.

Sementara yang terakhir adalah Kementerian Kelompok III dengan luas area 5,45 hektar dan lantai kotor seluas 109.000 meter persegi yang menampung 7.267 ASN.

Adapun status pengembangan lahan KIPP IKN Nusantara saat ini sudah clean and clear secara keseluruhan.

Sedangkan untuk area penyangga seluas 56.000 meter persegi sudah sebagian besar dibebaskan.

Hal ini seperti disampaikan oleh Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe kepada Kompas.com, Rabu (16/3/2022).

"Untuk pusat inti pemerintahan sudah semua dan untuk area penyangga yang 56.000 sebagian besar sudah (clean and clear)," jelas Dhony.