BTN dan KPR yang Terus Bertumbuh Menggerakkan Ekonomi Sirkular

Bagi pria yang akrab dipanggil Totok itu, hal yang lebih penting saat ini adalah membangkitkan perekonomian yang terpuruk akibat pandemi Covid-19 yang berlangsung hampir dua tahun ini, termasuk dampaknya terhadap sektor properti.

Jika pagebluk ini bisa terlewati dan diatasi dengan baik serta perekonomian Indonesia mulai bangkit, barulah pengembang bisa lebih serius lagi menggarap proyek propertinya, antara lain dengan membangun perumahan yang ramah lingkungan sesuai konsep BTN tersebut.

“Kalau ekonomi sudah running well bolehlah, sekarang ini fokus kita yang penting pemulihan ekonomi dulu. Pandemi Covid-19 masih berjalan juga. Kalau bagi saya, pelaksanaan green energy harus bertahap karena perlu sosialisasi,” ujar Totok.

Dengan begitu, pihak pemerintah, pengembang, dan perbankan diharapkan lebih siap dengan programnya masing-masing, serta masyarakat sebagai konsumen juga tidak terbebani dengan semakin tingginya biaya kepemilikan rumah.

Subsidi silang

Menguatkan pernyataan Totok tersebut, Bambang Ekajaya selaku Wakil Ketua Umum DPP REI mengatakan, konsep profit, people, and planet (3P) yang dikembangkan oleh BTN cukup baik terhadap pengembangan bisnis perumahan sekarang dan masa mendatang.

Namun, konsep itu perlu juga dilakukan melalui subsidi silang. Artinya, jika BTN memiliki anggaran miliaran atau bahkan triliunan rupiah untuk pengembang, sebaiknya digunakan untuk memberi kemudahan pembangunan proyek perumahan.

“Konsep 3P untuk bisnis properti saat ini dan ke depan sangat bagus. Salah satu solusinya, dengan konsep ini jika BTN punya bujet, kalau bisa dijabarkan dalam bentuk cross subsidy. Misalnya ada dana sekian, kita dapat kemudahan apa, tapi harus dukung green energy,” terang Bambang dalam perbincangan dengan Kompas.com, Kamis (17/2/2022).

Maka dari itu, menurut dia, di sinilah pentingnya komunikasi dan koordinasi antara BTN dan pengembang sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan bisa dioptimalkan sesuai bujet yang ada.

Sebab, dalam pandangan Bambang, REI berperan sebagai fasilitator yang bisa mengusulkan dan membantu, sedangkan BTN selaku regulator yang menentukan.

Misalnya dalam hal pemberian kredit, spesifikasi bahan bangunan, luas minimum, dan fasilitas lainnya.

Secara otomatis, aturannya harus dari BTN, sedangkan REI sebagai partner untuk berdiskusi membuat solusi yang bisa diterima semua pihak.

“Jadi harus ada perhitungan supaya tidak memberatkan semua pihak. Komunikasi dan koordinasi itu kuncinya dalam setiap keputusan, sehingga tidak hanya soal cost, tapi juga cost benefit, jadi everybody happy,” imbuhnya.

Bagi dia, proyek perumahan yang berkelanjutan itu bukan hanya soal biaya dan tampilan yang sedap dipandang, melainkan juga manfaatnya secara langsung bagi konsumen.

Contohnya pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang bisa dirasakan faedahnya oleh masyarakat pengguna.

Pembiayaannya pun bisa diatur oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sehingga tidak terlalu memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah.

Bambang menambahkan, hal-hal yang berhubungan dengan perumahan lingkungan itu antara lain energi, air, dan bahan material.

Misalnya kayu sekarang seharusnya tidak boleh dipakai lagi karena bisa habis dimakan rayap dan merusak lingkungan, makanya diganti dengan aluminium.

Untuk itu, bahan material bangunan yang digunakan haruslah yang bisa didaur ulang, ramah lingkungan, dan harganya terjangkau sehingga bisa diterapkan bagi masyarakat luas dari berbagai kelas ekonomi di seluruh pelosok Nusantara.

“Itu berhubungan dengan banyak pihak dan memanfaatkan teknologi secara lebih optimal. Jadi dengan konsep reduce, reuse, dan recycle, serta harganya juga harus ekonomis,” tuturnya.