Kompas.com - 26/10/2021, 20:30 WIB
Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan dalam acara Groundbreaking Pembangunan Smelter PT Freeport Indonesia di KEK JIIPE, Kecamatan Manyar, Gresik, Selasa (12/10/2021). Tangkapan layar youtube Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat PresidenPresiden Joko Widodo saat memberikan sambutan dalam acara Groundbreaking Pembangunan Smelter PT Freeport Indonesia di KEK JIIPE, Kecamatan Manyar, Gresik, Selasa (12/10/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Jokowi sudah menyebut empat nama sebagai kandidat Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur.

Mengutip dari situs Setkab, empat nama tersebut adalah Bambang Brodjonegoro, Basuki Tjahaja Purnama (BTP atau Ahok), Tumiyana, dan Abdullah Azwar Anas.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Yang namanya kandidat ya memang banyak. Satu, Pak Bambang Brodjo (Brodjonegoro, red). Dua, Pak Ahok. Tiga, Pak Tumiyana. Empat, Pak Azwar Anas," kata Jokowi, 2 Maret 2021.

Baca juga: Sejumlah 100.000 Rumah Akan Dibangun di IKN, untuk Siapa Saja?

Bambang Brodjonegoro merupakan mantan Menteri Riset dan Teknologi 2019-2021. Kini menduduki posisi sebagai Komisaris Utama PT Telkom (Persero) Tbk.

Lalu, Basuki Tjahaja Purnama (BTP atau Ahok) adalah mantan Gubernur DKI Jakarta pada 2014-2017. Saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Tbk.

Selanjutnya, Tumiyana pernah menjabat Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PT PP) pada 2016-2018 dan Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (PT WIKA) pada 2018-2020.

Sementara, Abdullah Azwar Anas pernah menjadi anggota MPR RI dan DPR RI serta mantan Bupati Banyuwangi selama dua periode mulai 2010-2020.

Pernyataan Jokowi sejalan dengan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN yang telah diserahkan Pemerintah ke DPR RI pada 29 September 2021 lalu.

Baca juga: Basuki Beberkan Tahap Awal Pembangunan IKN Baru

Sebab, pengisian Kepala Otorita IKN tidaklah melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) atau sejenisnya, melainkan penunjukan dari Presiden.

Sebagaimana yang diterima Kompas.com dari Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi, draf ini menyebut soal Otorita IKN pada Pasal 1 ayat (9).

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.