Dua Kandidat Tersisa Berebut Kursi PM Inggris, Bagaimana Perbedaan Arah Kebijakannya?

KOMPAS.com - Mantan Menteri Keuangan Rishi Sunak dan Menteri Luar Negeri Liz Truss masuk babak akhir untuk memperebutkan jabatan perdana menteri Inggris berikutnya, setelah memenangkan pemungutan suara terakhir di antara anggota parlemen Partai Konservatif.

Mereka akan menggantikan mantan pemimpin Boris Johnson, yang terpaksa mengundurkan diri bulan ini, setelah kehilangan dukungan dari legislatornya karena berbulan-bulan skandal, termasuk pelanggaran aturan penguncian pandemi Covid-19.

Baca juga: PM Inggris Boris Johnson Pamit, Ucapkan Hasta La Vista, Baby!

Sebelas kandidat awalnya mengajukan nama mereka. Tetapi, dalam pemungutan suara kelima dan terakhir dari legislator Konservatif pada Rabu (20/7/2022), menteri perdagangan junior Penny Mordaunt tersingkir.

Sunak memenangkan 137 suara, versus Truss 113 dan Mordaunt 105.

Kedua kandidat telah mengungkap prioritas kebijakan yang akan dijalankan pemerintahannya kelak. Sepakat untuk sedikit agenda, mereka memiliki perbedaan signifikan terkait sejumlah masalah yang dihadapi Inggris ke depan, berikut perbandingan arah kebijakannya:

Baca juga: PM Inggris Mundur, Pengganti Boris Johnson Mengerucut ke 4 Kandidat

Perpajakan

Mantan menteri keuangan Sunak berjanji tetap berpegang pada sejumlah kenaikan pajak baru-baru ini, dalam upaya untuk menyeimbangkan pembukuan menyusul rekor pinjaman pemerintah selama pandemi Covid-19.

Dia mengatakan mengekang inflasi, yang berada pada level tertinggi 40 tahun, adalah prioritasnya dan mengkritik rencana "dongeng" Truss tentang pemotongan pajak.

Menteri Luar Negeri Truss menuduh Sunak menarik Inggris ke ambang resesi, dan bersumpah untuk "mulai memotong pajak sejak hari pertama" termasuk pajak perusahaan yang dibayarkan oleh bisnis.

Dia juga ingin meninjau kembali mandat Bank of England untuk menetapkan suku bunga.

Baca juga: Mantan Menkeu Rishi Sunak, Calon Terkuat PM Inggris Berikutnya?

Biaya hidup

Sebagai bendahara negara, Sunak pada Mei menerapkan paket dukungan senilai 15 miliar poundsterling, untuk membantu warga Inggris melalui krisis biaya hidup terburuk dalam beberapa dekade.

Namun, saingan kepemimpinannya mengkritik itu tidak memadai, mengingat harga energi akan melonjak lagi pada Oktober.

Truss sementara itu berjanji untuk menggunakan pertumbuhan ekonomi, yang didorong oleh pemotongan pajak yang dijanjikannya, sebagai cara utama untuk mengatasi krisis.

Brexit

Truss mendukung tetap berada di Uni Eropa dalam referendum Inggris 2016, sebelum secara drastik berpindah haluan dan mendukung Brexit.

Sejak Desember, dia memimpin negosiasi dengan Brussel terkait friksi yang muncul kemudian.

Dia mendorong undang-undang baru yang secara sepihak akan menulis ulang komitmen Inggris pasca-Brexit ke UE atas Irlandia Utara, yang menurut lawannya melanggar hukum internasional.