Yasin Malik: Tokoh Separatis Kashmir Dihukum Seumur Hidup di Penjara India

"Jika mencari azadi (kebebasan) adalah kejahatan, maka saya siap menerima kejahatan ini dan konsekuensinya," kata Malik kepada hakim.

Dia juga mengatakan kepada pengadilan bahwa setelah menyerahkan senjata pada 1994, dia telah "mengikuti prinsip-prinsip Mahatma Gandhi. Sejak itu, saya telah mengikuti politik tanpa kekerasan di Kashmir."

Dia menantang badan intelijen India untuk membuktikan bahwa dia telah terlibat dalam aktivitas teror sejak saat itu. Jaksa menuduhnya melakukan tindakan teror itu sehingga membuatnya dihukum pada 2010 dan 2016.

JKLF - yang telah mengupayakan kemerdekaan bagi Kashmir dari India dan Pakistan yang berpenduduk mayoritas Muslim - dibentuk pada 1977 dengan Amanullah Khan sebagai ketuanya.

Dia dan Malik mengorganisir perlawanan terhadap pemerintahan India dengan bantuan dari rezim militer Pakistan Jenderal Zia-ul Haq.

Baca juga: Video Rayakan Kemenangan Pakistan Viral, Ratusan Pelajar Kashmir Dituntut UU Teror India

Kashmir telah menjadi titik nyala antara tetangga bersenjata nuklir selama beberapa dekade. Baik India maupun Pakistan mengeklaim seluruh lembah, tetapi hanya menguasai sebagian saja.

India menuduh Pakistan mendukung kelompok-kelompok militan yang berbasis di Kashmir, yang dibantah oleh Pakistan.

Serangan bom oleh JKLF di Srinagar pada tanggal 31 Juli 1988, pada dasarnya menandai dimulainya pemberontakan separatis terhadap pemerintahan India di wilayah yang telah berkecamuk selama lebih dari tiga dekade.

Namun, begitu pemberontakan berhasil diluncurkan, koresponden mengatakan Pakistan menarik dukungan dari JKLF, dan malah mendukung kelompok-kelompok yang menginginkan aksesi Kashmir ke Pakistan.

Akibatnya, JKLF menemukan dirinya terjepit di antara pasukan keamanan India dan militan pro-Pakistan.

Pada 1990, banyak dari kadernya dibubarkan, dihancurkan atau diserap ke dalam kelompok lain. Kepemimpinannya juga terpecah menjadi faksi, dan beberapa dari mereka meninggalkan militansi.

Pada Agustus 2019, pemerintah India yang dipimpin BJP melucuti negara bagian Jammu dan Kashmir dari otonomi terbatas yang dimilikinya selama tujuh dekade. Delhi menggolongkannya sebagai koreksi dari "kesalahan sejarah".