Oposisi Sri Lanka Bergerak Gulingkan Perdana Menteri, Umumkan Mosi Tidak Percaya

COLOMBO, KOMPAS.com - Partai oposisi utama Sri Lanka pada Selasa (3/5/2022) mengeluarkan deklarasi mosi tidak percaya yang bertujuan untuk menggulingkan Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa dan Kabinetnya.

Oposisi menyalahkan mereka karena gagal dalam tugas konstitusional, karena tidak dapat menyediakan standar hidup yang layak dan menjerumuskan negara kepulauan itu dalam krisis ekonomi terburuk dalam sejarahnya.

Baca juga: Gagal Bayar Utang, Sri Lanka Dapat Bantuan Rp 8,7 Triliun dari Bank Dunia

Sebuah kelompok dari partai United People's Force, yang dipimpin oleh pemimpin Sajith Premadasa, menyampaikan mosi tidak percaya yang menuntut pemungutan suara parlemen kepada Ketua Parlemen Mahinda Yapa Abeywardena.

Langkah itu dilakukan di tengah protes di seluruh negeri yang menuntut pengunduran diri Rajapaksa dan adik laki-lakinya, Presiden Gotabaya Rajapaksa. Para demonstran meminta mereka bertanggung jawab atas krisis ekonomi.

Suara mayoritas di Parlemen yang beranggotakan 225 orang akan dibutuhkan untuk menyingkirkan Rajapaksa dan Kabinet dari kekuasaan.

United People's Force hanya dapat mengandalkan 54 suara, tetapi berharap memenangkan suara dari partai-partai oposisi yang lebih kecil, dan pembelotan dari partai Front Rakyat Sri Lanka yang berkuasa.

Partai yang berkuasa memiliki hampir 150 suara, tetapi kekuatan itu telah menurun di tengah krisis ekonomi dan pembelotan yang membuat mosi tidak percaya dimungkinkan.

Baca juga: Harapan untuk Krisis Sri Lanka, Bank Dunia Siapkan Paket Bantuan, Nada IMF Positif

Keputusan tentang kapan akan mengadakan mosi tidak percaya diharapkan terjadi setelah anggota Parlemen memulai pertemuan pada Rabu (4/5/2022) sebagaimana dilansir AP.

United People's Force juga menyampaikan mosi tidak percaya yang menargetkan presiden. Tetapi itu tidak akan memaksanya meninggalkan kantor, bahkan ketika mayoritas anggota parlemen memilih menentangnya.

Sri Lanka berada di ambang kebangkrutan setelah pengumuman negara baru-baru ini untuk menangguhkan pembayaran pinjaman luar negerinya.

Negara ini menghadapi pembayaran kembali sebesar 7 miliar dollar AS dari pinjaman luar negeri tahun ini dari 25 miliar dollar AS yang dijadwalkan untuk dibayarkan pada 2026. Sri Lanka memiliki cadangan devisa kurang dari 1 miliar dollar AS.

Krisis mata uang asing telah membatasi impor dan menyebabkan kelangkaan barang-barang penting seperti bahan bakar, gas untuk memasak, obat-obatan dan makanan.

Baca juga: PM Sri Lanka Minta Polisi Selidiki Bentrokan yang Sebabkan 1 Orang Tewas

Orang-orang berdiri dalam antrean panjang selama berjam-jam, untuk membeli apa yang mereka bisa. Banyak diantaranya yang pulang ke rumah dengan sedikit, jika ada, dari apa yang mereka cari.

Gerakan United People's Force juga menuduh pejabat tinggi pemerintah mencetak uang secara berlebihan, merugikan produksi pertanian dengan melarang pupuk kimia untuk membuat produksi sepenuhnya organik, gagal memesan vaksin Covid-19 tepat waktu dan membelinya terlambat dengan harga lebih tinggi.

Para pengunjuk rasa pada Selasa (3/5/2022) sudah berlangsung untuk hari ke-25. Mereka menduduki pintu masuk kantor presiden, dengan tuntutan agar dia dan anggota keluarga Rajapaksa mengundurkan diri setelah memerintah Sri Lanka selama dua dekade terakhir.