PM Kanada Justin Trudeau pada Selasa, mengumumkan putaran pertama sanksi ekonomi terhadap Rusia sehari setelah Moskwa mengakui wilayah separatis Ukraina di Donetsk dan Luhansk sebagai wilayah merdeka.
Trudeau mengatakan pemerintahnya akan melarang warga Kanada melakukan semua transaksi keuangan dengan apa yang disebut "negara merdeka" Luhansk dan Donetsk.
Baca juga: Donetsk dan Luhansk Diakui Merdeka oleh Rusia, Ini Reaksi Keras Pemimpin Dunia
“Kanada juga akan melarang warga Kanada terlibat dalam pembelian utang negara Rusia,” kata dia.
PM Kanada mengatakan pemerintahnya akan memberikan sanksi kepada anggota parlemen Rusia yang memilih keputusan untuk mengakui Donetsk dan Luhansk sebagai wilayah independen.
Baca juga: Ukraina Terima Kiriman Senapan Mesin dan Peralatan Pengawasan dari Kanada
"Kanada akan menerapkan sanksi tambahan pada dua bank Rusia yang didukung negara dan mencegah transaksi keuangan dengan mereka," kata Trudeau.
Trudeau juga mengatakan dia mengizinkan pasukan tambahan ke wilayah tersebut.
“Jadi hari ini, saya juga mengizinkan pengerahan hingga 460 anggota Angkatan Bersenjata Kanada untuk Operasi Reassurance. Ini melibatkan lebih banyak pasukan ke Latvia, serta pengerahan fregat tambahan dan pesawat patroli maritim,” katanya.
Trudeau sendiri menggambarkan langkah Presiden Rusia Vladimir Putin yang telah memerintahkan pasukan Rusia ke Ukraina timur sebagai "serangan yang jelas terhadap kedaulatan Ukraina."
"Jangan salah: ini adalah invasi lebih lanjut terhadap negara berdaulat dan itu sama sekali tidak dapat diterima," tegas dia seraya menambahkan "belum terlambat" bagi Rusia untuk mencari resolusi diplomatik.
Diplomasi intens selama berminggu-minggu sejauh ini gagal karena Moskwa menyerukan jaminan keamanan, termasuk janji bahwa tetangganya Ukraina tidak akan pernah bergabung dengan NATO.
Baca juga: 10 Nelayan Tewas dan 11 Lainnya Hilang Saat Kapal Spanyol Tenggelam di Kanada
Jepang siap menjatuhkan sanksi kepada Rusia atas tindakannya di Ukraina.
Perdana Menteri Fumio Kishida mengatakan hal itu pada Rabu, dengan menyebut langkah Moskwa sebagai pelanggaran yang tidak dapat diterima terhadap kedaulatan Ukraina dan hukum internasional.
Menurut Kishida, sanksi Jepang termasuk melarang penerbitan obligasi Rusia di Jepang dan membekukan aset individu Rusia tertentu serta membatasi perjalanan ke Jepang.
"Tindakan Rusia sangat jelas merusak kedaulatan Ukraina dan bertentangan dengan hukum internasional. Kami sekali lagi mengkritik langkah ini dan sangat mendesak Rusia untuk kembali ke diskusi diplomatik," kata dia, dikutip dari Reuters.
"Situasinya tetap cukup tegang dan kami akan terus memantaunya dengan cermat," tambah Kishida.
Baca juga: Komentari Konflik Rusia-Ukraina, PBB Sebut Dunia Hadapai Krisis Perdamaian Terbesar