Pemerintahan Biden Permudah Warga AS Akses Pil Aborsi

WASHINGTON D.C., KOMPAS.com - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Kamis (16/12/2021), meloloskan langkah-langkah baru yang memudahkan akses warganya mendapatkan pil aborsi.

Keputusan tersebut mencabut persyaratan bagi wanita yang menginginkan aborsi harus datang langsung ke dokter, rumah sakit, atau klinik kesehatan untuk mendapatkan pil aborsi.

Kebijakan itu muncul ketika negara-negara bagian yang dipimpin Partai Republik telah memberlakukan undang-undang yang semakin ketat membatasi hak-hak perempuan untuk mengakhiri kehamilan.

Baca juga: Texas Resmi Larang Aborsi Medis Setelah 7 Minggu Kehamilan

Sementara, Mahkamah Agung AS sedang mengadili kasus-kasus yang dapat membalikkan aborsi sebagai hak konstitusional.

Dilansir Kantor Berita AFP, Jumat (17/12/2021), keputusan baru pemerintahan Joe Biden itu dijelaskan dalam surat yang dikirim oleh Food and Drug Administration AS (FDA) kepada penggugat dalam kasus pengadilan yang mencari akses lebih mudah ke aborsi.

Surat itu diunggah secara online oleh Persatuan Kebebasan Sipil Amerika atau American Civil Liberties Union (ACLU).

Di dalam surat tersebut, dijelaskan bahwa obat mifepristone tidak lagi harus dibagikan hanya di klinik kesehatan, dokter, atau rumah sakit, tetapi FDA menambahkan persyaratan bahwa farmasis bisa juga mengeluarkannya asal telah memiliki sertifikasi khusus.

Aturan harus datang langsung untuk mengambil pil aborsi telah dibatalkan selama pandemi Covid-19. Tetapi, kemudian diterapkan kembali oleh pemerintahan mantan presiden Donald Trump.

Kebijakan ini dibatalkan lagi oleh pemerintahan Biden secara sementara karena pandemi. Namun, langkah yang diambil pemerintahan Biden pada Kamis tampaknya membuat kebijakan ini berlaku permanen.

Baca juga: Biden Cabut Larangan Pendanaan dari AS untuk Konseling Aborsi

FDA telah menghilangkan persyaratan lama bahwa wanita harus mengambil obat aborsi secara langsung.

Jutaan wanita AS sekarang dapat memperoleh resep melalui konsultasi online dan menerima pil melalui pos.

Obat aborsi banyak digunakan dan melibatkan dua obat berbeda, mifepristone dan misoprostol yang dapat digunakan dengan aman hingga 10 minggu pertama kehamilan.

Mifepristone dilaporkan dapat memblokir progesteron, hormon yang penting untuk perkembangan kehamilan. Dengan demikian, obat ini dapat mencegah kemajuan kehamilan yang sudah ada.

Sementara Misoprostol dapat diminum 24-48 jam setelah mifepristone.

Obat ini bekerja untuk mengosongkan rahim dengan menyebabkan kram dan pendarahan, mirip dengan keguguran dini.

Sejak disetujui oleh FDA pada 2000, penggunaan obat aborsi ini telah meningkat tajam, dan penggunaannya sekarang menyumbang setidaknya 40 persen dari semua aborsi.

"Keputusan FDA untuk secara permanen menghapus persyaratan pengambilan pil harus datang langsung adalah langkah maju yang besar yang akan memungkinkan lebih banyak pasien untuk mendapatkan obat yang aman dan peka waktu ini segera setelah mereka siap, tanpa biaya dan penundaan terkait perjalanan," kata Georgeanne Usova, penasihat legislatif senior di ACLU dalam sebuah pernyataan.

Baca juga: Argentina Sahkan UU Aborsi

Namun keputusan itu dikecam oleh kelompok anti-aborsi.

“Langkah sembrono pemerintahan Biden ini menempatkan banyak wanita dan anak-anak yang belum lahir dalam bahaya,” kata Sue Liebel dari Susan B. Anthony List.

Keputusan untuk melonggarkan pembatasan federal tidak akan berdampak pada pembatasan mifepristone yang telah disahkan oleh sekitar setengah negara bagian.

Tetapi, ACLU mengatakan akan memperluas pilihan dan kapasitas negara bagian yang melihat masuknya warga dari luar negara bagian yang mencari aborsi sebagai akibat dari larangan aborsi di negara bagian asal mereka. Misalnya, dari Texas yang baru-baru ini melarang aborsi setelah enam minggu.