Tech Against Terrorism Masukkan Taliban dalam Daftar Kelompok Teroris

KOMPAS.com - Platform teknologi harus melarang atau membatasi konten dari Taliban.

Ini jadi saran sebuah kelompok yang didukung PBB.

Kelompok tersebut, Tech Against Terrorism, menambahkan Taliban, yang telah mendapatkan kembali kendali atas Afghanistan di tengah penarikan pasukan AS, ke dalam Platform Analisis Konten Teroris (TCAP).

Baca juga: Taliban Perintahkan Semua Pekerja Wanita Afghanistan Tinggal di Rumah

Dilansir The Hill, platform mampu mendeteksi konten teroris yang diverifikasi secara online dan melakukan peringatan.

"Taliban adalah salah satu kelompok yang telah kami pertimbangkan untuk ditambahkan ke TCAP sejak lama," ujar kelompok itu.

"Namun mengingat kejadian baru-baru ini di Afghanistan dan untuk memberikan kejelasan bagi perusahaan teknologi yang bekerja sama dengan kami dalam masalah moderasi konten, kami memutuskan untuk mempercepat penyertaan konten resmi Taliban."

"Meskipun kami menghargai bahwa ini adalah masalah moderasi yang menantang, fakta bahwa Taliban sudah menguasai Afghanistan seharusnya tidak mencegah platform untuk menerapkan aturan dan menghapus materi yang diproduksi oleh organisasi teroris," kata kelompok itu.

Baca juga: Surat Taliban Berisi Perintah Eksekusi Warga Afghanistan yang Dituduh Membantu AS

TCAP sebelumnya telah mendaftarkan konten ISIS dan al Qaeda, serta konten dari organisasi sayap kanan sebagai teroris.

TCAP tersedia untuk digunakan oleh "semua jenis platform teknologi" dan bertujuan untuk mendukung platform yang lebih kecil, menurut situs webnya.

Peringatannya dibuat berdasarkan saran. Nantinya bergantung kepada perusahaan untuk memutuskan bagaimana mengambil tindakan berdasarkan standar konten mereka sendiri.

Setelah Taliban menguasai Kabul awal bulan ini, sejumlah platform media sosial memang mengulangi kebijakan, yakni melarang konten yang berasal atau memuji kelompok militan.

Baca juga: Direktur CIA Diam-diam Bertemu dengan Pendiri Taliban di Ibu Kota Kabul

Contohnya Facebook dan YouTube, yang mengatakan bahwa mereka akan mempertahankan larangan konten yang ada.

Twitter juga mengatakan pekan lalu bahwa mereka tidak akan memberlakukan larangan luas pada konten dengan cara yang sama.

Tetapi seorang juru bicara mengatakan platform itu akan "terus secara proaktif menegakkan" kebijakannya yang melarang "pemuliaan kekerasan."