Teori Pemilu AS 2020 Curang Tingkatkan Seruan Kekerasan, Ada Rencana "Pulihkan" Trump?

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) AS pada Jumat (6/7/2021), mengirim pemberitahuan kepada otoritas lokal dan negara bagian terkait aktivitas online serius yang terjadi baru-baru ini.

Aktivitas online ini menyerukan kekerasan terkait beberapa konspirasi pemilu AS 2020.

"DHS sudah memberikan kesadaran dalam laporan tentang peningkatan," ujar mereka.

"Tingkat aktivitas online yang menyerukan kekerasan sebagai tanggapan atas klaim penipuan yang tidak berdasar ini terkait dengan pemilihan 2020 dan dugaan pemulihan mantan presiden Trump," kata pemberitahuan itu, menurut CNN.

Baca juga: Save America PAC Trump Belum Pakai Dana untuk Biayai Audit Pemilu AS

“Seiring meningkatnya visibilitas publik terhadap narasi tersebut, kami khawatir tentang lebih banyak seruan untuk melakukan kekerasan," tambahnya.

"Pelaporan menunjukkan bahwa waktu kegiatan ini dapat terjadi selama Agustus 2021, meskipun kami kekurangan informasi tentang plot tertentu atau tindakan yang direncanakan."

Berita tentang pernyataan tersebut pertama kali dilaporkan ABC News.

Meskipun DHS mengatakan tidak memiliki laporan tentang ancaman spesifik, Trump dan yang lainnya telah mendorong klaim yang tidak berdasar.

Mereka terus menyatakan bahwa penipuan pemilih yang meluas terjadi selama pemilihan 2020.

Baca juga: Jenderal Tinggi AS Sempat Khawatir Trump Lakukan Kudeta Pasca-Kalah Pemilu AS

Teori konspirasi ini akhirnya memicu serangan 6 Januari lalu di mana para pendukung Trump menyerbu Capitol.

Massa mengganggu kongres agar tidak mengesahkan kemenangan Presiden Joe Biden dalam pemilihan 2020.

Dalam sebuah pernyataan kepada The Hill, juru bicara DHS mengatakan bahwa departemen tersebut sering membagikan informasi kepada otoritas lokal dan negara bagian.

Ini terutama terkait dengan "ancaman yang meningkat."

Baca juga: Polisi AS yang Tangani Kerusuhan Gedung Capitol Kembali Dilaporkan Bunuh Diri

"Departemen Keamanan Dalam Negeri secara teratur membagikan informasi mengenai ancaman yang meningkat dengan pejabat federal, negara bagian, lokal, suku, dan teritorial," ujar mereka.

"Ini untuk memastikan keselamatan dan keamanan semua komunitas di seluruh negeri," tambahnya.