Pemerintahan Joe Biden Masih Akui Yerusalem Ibu Kota Israel

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken pada Senin (8/2/2021) mengatakan pemerintahan Joe Biden masih mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan tidak berencana memindahkan kedutaan besarnya. 

Blinken menegaskan tidak akan ada perubahan terkait Yerusalem, dan menolak untuk berkomitmen pada dukungan AS untuk ibu kota Palestina di lingkungan timur ibu kota itu.

Pada 2017, Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan Kedutaan Besar AS ke kota itu, dalam langkah lain yang membuat hubungan dengan komunitas global terpecah.

Blinken mengatakan bahwa dia dan Presiden AS Joe Biden menganggap Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan tidak berniat memindahkan kedutaan kembali ke Tel Aviv, seperti yang dilansir dari The Times of Israel pada Selasa (9/2/2021).

Baca juga: Dituduh Korupsi, PM Israel Mengaku Tidak Bersalah di Persidangan

Senat AS pada Kamis (4/2/2021) dengan suara sangat banyak memilih untuk mempertahankan Kedutaan Besar AS di Yerusalem, dengan hanya 3 senator yang memberikan suara menentang pembentukan dana untuk mempertahankan misi diplomatik.

Amandemen yang disetujui dengan 97 senator, secara efektif membuat relokasi kedutaan menjadi permanen.

Sementara, Blinken menegaskan kembali dukungan dari pemerintahan Biden untuk solusi 2 negara, Israel-Palestina.

“Apa yang harus kita lakukan adalah para pihak berkumpul secara langsung dan menegosiasikan masalah status akhir,” katanya.

“Itulah tujuannya. Dan seperti yang saya katakan, sayangnya kami masih jauh dari itu pada saat ini," ucapnya.

Baca juga: Kejahatan Perang di Palestina Berpeluang Diselidiki, Israel Tolak Keras

Dia juga menepis kekhawatiran di Israel bahwa Biden belum berbicara dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sejak menjabat.

Blinken mencatat bahwa keduanya telah berbicara selama transisi dan bahwa dia dan pejabat senior lainnya telah berbicara dengan rekan Israel mereka.

Pada kesempatan yang sama selama wawancara dengan CNN, Blinken ditanya apakah pemerintahan Biden akan terus "memandang Dataran Tinggi Golan sebagai bagian dari Israel."
Dalam kondisi saat ini pihaknya mendukung Israel mengendalikan Dataran Tinggi Golan.

Namun, meragukan legalitas keputusan pemerintahan Donald Trump untuk mengakui kedaulatan Israel atas dataran tinggi strategis itu.

Baca juga: Israel Akan Buka Pusat Vaksinasi Covid-19 untuk Imigran Ilegal dan WNA

"Mengesampingkan legalitas yang menjadi pertanyaan, sebagai masalah praktis, Golan sangat penting bagi keamanan Israel," ujar Blinken.

"Selama (Bashar) Assad berkuasa di Suriah, selama Iran ada di Suriah, kelompok milisi yang didukung Iran dan rezim Assad itu sendiri, semuanya menimbulkan ancaman keamanan yang signifikan untuk Israel, dan secara praktis penguasaan Golan dalam situasi itu menurut saya tetap sangat penting bagi keamanan Israel," terang Blinken.

Namun, dia mengindikasikan bahwa ke depan AS terbuka untuk meninjau kembali posisi Dataran Tinggi Golan tersebut.

"Pertanyaan hukum adalah hal yang lain. Dan seiring waktu, jika situasinya berubah di Suriah, itu adalah sesuatu yang akan kami lihat. Tapi, kami jauh dari itu," kata Blinken.

Pada 2019, Trump mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan, yang direbut Israel dari Suriah dalam Perang Enam Hari 1967 dan kemudian dianeksasi, dalam sebuah tindakan yang tidak diakui oleh komunitas internasional yang lebih luas.

Baca juga: AS-Israel Gelar Latihan Militer Gabungan, Simulasikan Serangan di Tel Aviv

Komentar Blinken sangat kontras dengan pernyataan pendahulunya, Mike Pompeo, yang melakukan kunjungan ke Dataran Tinggi Golan pada November.

"Anda tidak bisa berdiri di sini dan menatap apa yang ada di seberang perbatasan dan menyangkal hal utama yang diakui Presiden Donald Trump, apa yang ditolak oleh presiden sebelumnya," kata Pompeo.

"Ini adalah bagian dari Israel dan bagian tengah Israel," terangnya.

Dia mengutuk seruan gar Israel mengembalikan Dataran Tinggi Golan ke Suriah.

"Bayangkan dengan Assad yang mengendalikan tempat ini, risiko bahaya bagi Barat dan Israel," kata Pompeo.

Baca juga: Israel Bakal Borong Senjata Canggih dari AS, Nilainya Rp 126 Triliun