Kejahatan Perang di Palestina Berpeluang Diselidiki, Israel Tolak Keras

Netanyahu menyerang keputusan itu. "Hari ini ICC sekali lagi membuktikan bahwa ia adalah badan politik dan bukan lembaga peradilan," katanya, seraya menambahkan bahwa Israel bukan anggota ICC.

Baca juga: AS-Israel Gelar Latihan Militer Gabungan, Simulasikan Serangan di Tel Aviv

Israel saat ini belum menandatangani perjanjian internasional, tapi mandat ICC adalah untuk menuntut orang, bukan negara, termasuk mereka yang berasal dari negara yang tidak menandatangi perjanjian itu.

Netanyahu sebelumnya menyerukan sanksi terhadap pengadilan ICC dan orang-orang yang bekerja untuk penyelidikan kejahatan perang di Palestina yang diduduki Israel.

Pemerintahan Donald Trump menggunakan taktik serupa untuk memblokir penyelidikan ICC atas perilaku pasukan AS di Afghanistan.

Sejauh ini, pemerintahan Joe Biden juga mengatakan tidak setuju dengan tindakan ICC terhadap Israel, ia mengatakan sedang meninjau sanksi tersebut, sebuah langkah yang mengkhawatirkan Israel.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price mengatakan Washington memiliki "kekhawatiran serius" atas keputusan ICC pada Jumat (5/2/2021).

Baca juga: Israel Cemas Pemerintahan Biden Akan Ubah Kebijakan Amerika terhadap Timur Tengah di Bawah

Tidak jelas apakah Netanyahu juga bermaksud untuk memblokir pejabat ICC memasuki Wilayah Palestina, yang dapat menghambat penyelidikan, karena Israel mengontrol akses ke Tepi Barat dan Yerusalem.

Bensouda mengatakan dia bermaksud untuk menyelidiki insiden yang terjadi selama perang Gaza 2014 antara Israel dan Hamas.

Kasus ini juga dapat diperluas untuk mencakup dugaan pembunuhan oleh tentara Israel terhadap lebih dari 200 warga Palestina, termasuk lebih dari 40 anak-anak, pada demonstrasi di sepanjang perbatasan Gaza.

Secara terpisah, Bensouda berpendapat ada "dasar yang masuk akal" untuk percaya bahwa otoritas Israel telah melakukan kejahatan perang, dengan memindahkan warga sipil Israel ke Tepi Barat untuk tinggal di permukiman.

Di bawah konvensi Jenewa, yang ditandatangani setelah Perang Dunia II, pemindahan warga sipil ke tanah yang diduduki dilarang.

Baca juga: Warga Palestina Ditembak Mati Tentara Israel yang Curiga Akan Diserang