AS Umumkan Pemulihan Hubungan dengan Palestina

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengumumkan pihaknya memulihkan hubungan dengan Palestina dan memperbarui bantuan untuk pengungsi Palestina.

Kebijakan ini membalikan keputusan pemerintahan Trump, dan menjadi elemen kunci dalam dukungan solusi konflik puluhan tahun antara Israel dan Palestina.

Pejabat Duta Besar AS, Richard Mills membuat pengumuman tentang pendekatan Biden ini dalam pertemuan tingkat tinggi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang diadakan secara virtual, pada Selasa (26/1/2021) melansir AP.

Mills mengatakan, pemerintahan AS mempertahankan cara terbaik, yaitu dengan memastikan masa depan Israel sebagai negara Yahudi yang demokratis. Di saat yang sama juga menjunjung tinggi aspirasi sah rakyat Palestina untuk negara mereka sendiri dan untuk hidup dengan martabat dan keamanan.

Pemerintahan Presiden Donald Trump sebelumnya memberikan dukungan yang belum pernah dilakukan pemerintahan “Negeri Paman Sam” kepada Israel, yaitu mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Trump juga memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv, memangkas bantuan keuangan untuk Palestina, dan membalikkan ketidakabsahan permukiman Israel di tanah yang diklaim oleh Palestina.

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 di Tepi Barat dan Gaza, Tanggung Jawab Israel atau Otoritas Palestina?

Israel merebut Yerusalem timur dan Tepi Barat dalam perang 1967. Komunitas internasional menganggap kedua wilayah itu sebagai wilayah pendudukan. Sementara Palestina menginginkan daerah tersebut sebagai bagian dari negara merdeka mereka di masa depan.

Israel telah membangun jaringan permukiman yang sangat luas yang menampung hampir 700.000 pemukim Yahudi di Tepi Barat dan Yerusalem, sejak 1967.

Rencana perdamaian yang diresmikan oleh Trump setahun yang lalu membayangkan negara Palestina yang terpotong-potong. Bagian-bagian utama Tepi Barat diserahkan ke Israel.

Rencana itu dinilai lebih berpihak pada Israel, terutama pada masalah-masalah utama yang diperdebatkan termasuk perbatasan, dan status Yerusalem dan permukiman Yahudi. Hal ini ditolak keras oleh orang-orang Palestina.

Mills memperjelas pendekatan pemerintahan Biden yang lebih adil terhadap konflik Israel-Palestina.

"Di bawah pemerintahan baru, kebijakan Amerika Serikat akan mendukung solusi dua negara yang disepakati bersama, di mana Israel hidup berdampingan dengan negara Palestina dengan aman dan damai," katanya.

Mills mengatakan perdamaian tidak dapat diterapkan di kedua sisi, tanpa partisipasi dan persetujuan dari Israel dan Palestina dalam kesepakatan “solusi akhir.”

"Untuk memajukan tujuan ini, pemerintahan Biden akan memulihkan keterlibatan AS yang kredibel dengan Palestina serta Israel," katanya.

“Ini akan melibatkan pembaruan hubungan AS dengan kepemimpinan Palestina dan rakyat Palestina,” dia menambahkan.

Baca juga: Presiden Palestina Rencanakan Pemilu Pertama Setelah 15 Tahun, Warga Tak Yakin Demokrasi Tercapai