AS Umumkan Pemulihan Hubungan dengan Palestina

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengumumkan pihaknya memulihkan hubungan dengan Palestina dan memperbarui bantuan untuk pengungsi Palestina.

Kebijakan ini membalikan keputusan pemerintahan Trump, dan menjadi elemen kunci dalam dukungan solusi konflik puluhan tahun antara Israel dan Palestina.

Pejabat Duta Besar AS, Richard Mills membuat pengumuman tentang pendekatan Biden ini dalam pertemuan tingkat tinggi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang diadakan secara virtual, pada Selasa (26/1/2021) melansir AP.

Mills mengatakan, pemerintahan AS mempertahankan cara terbaik, yaitu dengan memastikan masa depan Israel sebagai negara Yahudi yang demokratis. Di saat yang sama juga menjunjung tinggi aspirasi sah rakyat Palestina untuk negara mereka sendiri dan untuk hidup dengan martabat dan keamanan.

Pemerintahan Presiden Donald Trump sebelumnya memberikan dukungan yang belum pernah dilakukan pemerintahan “Negeri Paman Sam” kepada Israel, yaitu mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Trump juga memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv, memangkas bantuan keuangan untuk Palestina, dan membalikkan ketidakabsahan permukiman Israel di tanah yang diklaim oleh Palestina.

Israel merebut Yerusalem timur dan Tepi Barat dalam perang 1967. Komunitas internasional menganggap kedua wilayah itu sebagai wilayah pendudukan. Sementara Palestina menginginkan daerah tersebut sebagai bagian dari negara merdeka mereka di masa depan.

Israel telah membangun jaringan permukiman yang sangat luas yang menampung hampir 700.000 pemukim Yahudi di Tepi Barat dan Yerusalem, sejak 1967.

Rencana perdamaian yang diresmikan oleh Trump setahun yang lalu membayangkan negara Palestina yang terpotong-potong. Bagian-bagian utama Tepi Barat diserahkan ke Israel.

Rencana itu dinilai lebih berpihak pada Israel, terutama pada masalah-masalah utama yang diperdebatkan termasuk perbatasan, dan status Yerusalem dan permukiman Yahudi. Hal ini ditolak keras oleh orang-orang Palestina.

Mills memperjelas pendekatan pemerintahan Biden yang lebih adil terhadap konflik Israel-Palestina.

"Di bawah pemerintahan baru, kebijakan Amerika Serikat akan mendukung solusi dua negara yang disepakati bersama, di mana Israel hidup berdampingan dengan negara Palestina dengan aman dan damai," katanya.

Mills mengatakan perdamaian tidak dapat diterapkan di kedua sisi, tanpa partisipasi dan persetujuan dari Israel dan Palestina dalam kesepakatan “solusi akhir.”

"Untuk memajukan tujuan ini, pemerintahan Biden akan memulihkan keterlibatan AS yang kredibel dengan Palestina serta Israel," katanya.

“Ini akan melibatkan pembaruan hubungan AS dengan kepemimpinan Palestina dan rakyat Palestina,” dia menambahkan.

Menurutnya, Presiden Biden bermaksud untuk memulihkan program bantuan AS yang mendukung program pembangunan ekonomi, dan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina.

Langkah-langkah untuk membuka kembali hubungan diplomatik yang ditutup oleh pemerintahan AS sebelumnya juga akan dijalankan.

Pemerintahan Trump memotong dana untuk Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB yang dikenal sebagai UNRWA. Badan ini didirikan untuk membantu 700.000 warga Palestina yang melarikan diri atau dipaksa keluar dari rumah mereka, selama perang Israel pada 1948.

Bantuan itu untuk menyediakan pendidikan, perawatan kesehatan, makanan, dan bantuan lainnya. Ditargetkan untuk sekitar 5,5 juta pengungsi dan keturunan Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza, serta Yordania, Suriah dan Lebanon.

AS adalah donor utama UNRWA, dan hilangnya dana tersebut telah menciptakan krisis keuangan bagi badan tersebut.

Pemerintahan Trump menutup kantor Organisasi Pembebasan Palestina di Washington DC pada September 2018. Dengan itu secara efektif menutup misi diplomatik Palestina ke Amerika Serikat.

Mills mengatakan Amerika Serikat berharap bisa bekerja perlahan membangun kepercayaan di kedua sisi, untuk memungkinkan tercapainya solusi dua negara.

Menurutnya untuk mencapai tujuan itu, Amerika Serikat akan mendorong pemerintah Israel dan Palestina menghindari langkah sepihak yang membuat solusi dua negara lebih sulit. Contohnya seperti aneksasi wilayah, aktivitas pemukiman, pembongkaran, hasutan untuk melakukan kekerasan, dan menyediakan kompensasi untuk individu di penjara atas tindakan terorisme.

Israel menuduh Palestina menghasut kekerasan. Otoritas Palestina dituding membayar keluarga dari narapidana, untuk menyerang atau membunuh orang Israel.

"AS akan mempertahankan dukungannya yang teguh untuk Israel."

Caranya dengan menentang resolusi sepihak dan tindakan lain dalam badan internasional yang secara tidak adil mengucilkan Israel. Serta mempromosikan kedudukan dan partisipasi Israel di PBB dan organisasi internasional lainnya.

Pemerintahan Biden menyambut baik normalisasi hubungan baru-baru ini antara Israel dan sejumlah negara Arab. Biden akan mendesak negara-negara lain untuk menjalin hubungan

“Namun, kami mengakui bahwa normalisasi Arab-Israel bukanlah pengganti perdamaian Israel-Palestina,” kata Mills.